Pemprov Diminta Contoh Pantai Kuta-Bali & Singapura
Sabtu, 16 Juni 2012 , 08:56:00 WIB
 PANTAI ANCOL |
 |
RMOL. Salah satu tempat wisata terpopuler di Jakarta, Pantai Ancol, belum bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Padahal, area tersebut merupakan ciptaan Tuhan dan fasilitas publik. Karena itu, Pantai Ancol diminta digratiskan, sehingga siapa saja bisa menikmatinya.
Desakan itu dikatakan Pengamat perkotaan Universitas Indonesia (UI) Andrianof Chaniago. Menurutnya, seharusnya Pantai Ancol digratiskan buat masyarakat seperti Pantai Kuta di Bali.
“Ancol itu merupakan fasilitas publik yang harus digratiskan, karena Jakarta tidak memiliki pantai gratis dan itu melanggar HAM. Aneh banget kota Jakarta punya perlintasan pantai, tetapi tidak punya fasilitas pantai untuk publik,” kritik Andrianof.
Dikatakan, pantai, sungai dan danau merupakan ruang publik yang harus diberikan tanpa ada pembedaan kelas masyarakat.
“Kita sudah gencet soal itu sejak lama, seharusnya dipisahkan area pariwisata yang bayar dan gratis. Aneh sekali, pantai, danau, sungai itu kan milik publik, jadi tidak boleh mendiskriminasikan dan mengkomersilkan. Pokoknya harus dibebaskan untuk masyarakat luas,” tegasnya.
Menurutnya, kalau tempat rekreasi dan hiburan boleh saja bayar, tapi pantai itu tidak boleh bayar. “Jadi, seharusnya tidak perlu pakai pintu masuk. Kalau untuk masuk ke Taman Impian Jaya Ancol Dufan itu silakan dikenakan biaya. Tetapi kalau Pantai Ancol itu tidak boleh, itu jelas melanggar HAM,” tekannya.
Wacana menggratiskan Pantai Ancol disetujui anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PAN Wanda Hamidah. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyediakan fasilitas publik sebagai ruang rileksasi dan refreshing warga. Makanya, pantai Ancol perlu dibebaskan dari biaya supaya publik bisa mengaksesnya.
“Saya sepakat wacana Pantai Ancol digratiskan, karena pantai itu milik publik. Apalagi di Jakarta yang merupakan kota penat dan padat, jadi perlu rileksasi dan refreshing yang harus dinikmati oleh publik,” seru Wanda.
Ia mencontohkan Singapura, pantainya dapat diakses oleh publik tanpa dipungut biaya. Menurut Wanda, pemerintah harus menyediakan fasilitas publik untuk warganya. Meskipun sudah ada rencana Pemprov DKI untuk menyediakan fasilitas gratis, tapi tetap saja orientasinya komersil.
“Di Jakarta Utara ada pantai untuk publik. Tetapi, pantai itu hanya milik eksekutif, bukan untuk publik, malah komersil bukan untuk umum. Seharusnya pemerintah memikirkan untuk rakyatnya dong,” kritiknya.
Menurutnya, meskipun Ancol sudah dikelola oleh pihak swasta, tetapi tetap harus ada ketegasan dari pemerintah daerah terkait pengelolaannya. “Pengelolaannya memang oleh pihak swasta, tapi jangan korbankan rakyat,” pinta Wanda.
Wanda mengungkapkan, di Jakarta ini cenderung memanjakan orang-orang yang punya uang dan melupakan rakyat kecil.
“Seharusnya pemerintah mindset-nya bukan seperti perusahaan yang memikirkan balik modal atau tidak, tetapi harus pro rakyat,” tuturnya.
Maka dari itu, lanjutnya, untuk memikirkan hak warga perlu adanya pengkajian terhadap ketentuan mengenai Pantai Ancol.
“Jadi, kebijakannya harus dikaji ulang dan itu merupakan Keputusan Gubernur DKI. Fraksi PAN dukung selalu untuk digratiskan pantai Ancol itu,” kata Wanda.
Dukungan menggratiskan Pantai Ancol juga dilontarkan anggota Komisi X DPR bidang Pariwisata Raihhan Iskandar. Dia menilai, area wisata publik yang terjangkau di Jakarta sangat kurang.
“Saya melihat positif wacana menggratiskan pantai Ancol, karena di Jakarta kurang area publik. Kalau di luar negeri banyak area publik. Kalau area publik banyak sudah pasti masyarakat bisa nyaman melepas kepenatan,” ujar Raihhan.
Menurutnya, apabila area pantai Ancol digratiskan akan berdampak positif bagi roda perputaran ekonomi. Pasalnya, apabila area publik tempat wisata tak dipungut biaya, maka dengan sendirinya akan tumbuh ekonomi tersendiri. “Tidak usah dipungut biaya untuk masuk pantai Ancol. Biar Dunia Fantasi saja dikomersilkan,” tandasnya.
Pemprov Kok Lebih Pilih Gratisin Pantai Marunda
WACANA penggratisan akses masuk Pantai Ancol seperti Pantai Kuta Bali sudah terdengar oleh Pemprov DKI Jakarta. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Pemprov DKI mengaku, akan mempertimbangkan wacana itu.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budiman mengatakan, wacana menggratiskan Pantai Ancol perlu dipertimbangkan lagi.
“Sebagai kawasan pariwisata Ancol memiliki nilai investasi yang tinggi bagi pemasukan daerah, sehingga wacana penggratisan akses masuk Ancol perlu dipertimbangkan,” kata Arie.
Menurutnya, meskipun saat ini akses masuk kawasan wisata Ancol dipungut bayaran, namun Ancol tetap menjadi kawasan wisata yang menjadi tujuan wisatawan baik dari Jakarta maupun luar Jakarta.
“Nah itu dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang selalu memenuhi target tiap tahun atau saat-saat hari libur,” tegas Arie.
Untuk memberikan fasilitas publik, Arie mengungkapkan, Pemprov DKI telah mempersiapkan pantai Marunda sebagai wilayah khusus yang digratiskan. “Untuk masyarakat yang ingin berekreasi tanpa harus membayar, Pemprov DKI telah menyiapkan Pantai Marunda,” tuturnya.
Menurutnya, Pantai Marunda tak kalah bagus dengan pantai Ancol. Nantinya, pantai publik itu dapat diakses seluruh lapisan masyarakat Jakarta. “Ini bisa menjadi refrensi lain bagi masyarakat Jakarta untuk menikmati wisata pantai yang gratis bersama keluarga,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]
-
- Panta* Untuk Rakyat
16.06.2012, 14:50 WIB
Komentator: joko kitingDi Jkt tdk ada yg gratis,kenc*ng aja bayar beda ama di Beijing kenc*ng gratis.Panta* itu u/ fasilitas publik jangan dikomersilkan msh banyak rakyat Jkt yg blm pernah plesiran ke panta* Ancol
