Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |
Layanan Kesehatan Warga Kok Dipersulit & Bertele-tele
Janjinya Gratis Dan Cepat
Sabtu, 07 Juli 2012 , 08:51:00 WIB

ILUSTRASI/IST
  

RMOL.Kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) Jakarta untuk merebut DKI 1 kian memanas. Masing-masing kandidat mengobral janji. Salah satunya, layanan kesehatan gratus bagi warga miskin yang masih ribet dan bertele-tele.

Janji memberikan pelayanan kesehatan cepat, murah hingga gratis hampir diusung semua cagub-cawagub DKI. Namun, hal itu tentu saja diharapkan bukan sekadar omong kosong belaka.

Sebab, masih banyak warga me­nengah ke bawah dipersulit mengakses fasilitas kesehatan.

Seba­gaimana pengakuan Abdul Ajis misalnya, warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Mela­yu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pe­narik perahu getek ini sudah pu­luhan tahun tinggal di Jakarta, tetapi belum pernah merasakan layanan kesehatan gratis.

“Saya tidak pernah mendapat sosialisasi pe­ngadaan kartu ke­luarga miskin (Gakin) yang katanya bisa digu­nakan un­tuk mendapatkan laya­na­n ke­sehatan gratis ataupun surat ke­terangan tidak mampu (SKTM) untuk mengurangi bia­ya pe­ngo­batan di rumah sakit,” kata pemilik KTP ber­lambang Tugu Monas itu.

Ada juga warga yang berun­tung bisa menikmati pelayanan kesehatan. Namun, untuk mem­peroleh Gakin, SKTM, ataupun Jamkesmas, ternyata harus me­lalui prosedur administrasi pe­ngobatan yang terlalu lama, ber­tele-tele, dan menyulitkan.

Budi, warga Klender, Jakarta Ti­mur mengeluhkan, betapa la­ma­nya proses berobat di ru­mah sa­kit pemerintah dengan meng­gu­­na­kan kartu Gakin. Me­­nu­rut­nya, ia tiga hari bertu­rut-turut da­­­tang ke rumah sakit untuk me­nemani is­trinya. Sela­ma mela­ku­kan proses be­robat jalan, ia harus menunggu sejak pagi hingga lewat siang hari.

“Semuanya serba rumit. Su­dah menunggu ber­jam-jam, saya te­tap harus bo­lak-balik ke rumah sakit selama tiga hari. Kerjaan saya jadi ter­bengkalai,” keluhnya.

Karena itu, ia berharap ada per­­hatian khusus terhadap se­jum­lah pasien yang berobat de­ngan meng­gunakan fasilitas murah ataupun gratis. “Jangan men­tang-mentang gratis, pela­yanan terha­dap kami pun dibuat seadanya. Seolah kami nggak ada harga­nya,” protesnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dien Emmawati me­nga­takan, miskomunikasi men­jadi penyebab utama belum mak­si­malnya pelayanan terhadap pa­sien miskin.  

“Pemegang ja­minan pemeli­haraan kesehatan daerah (Jam­kesda) di DKI Jakarta, baik SKTM maupun JPK-Gakin se­ring miskomunikasi dengan bi­ro­krat,” kilahnya.

Selain itu, tambahnya, misko­munikasi juga terjadi antar ja­ja­ran birokrat pelaksana program Jamkesda. “Miskomunikasi ini yang sering menimbulkan ke­sa­lahpahaman dan friksi di la­pa­ngan. Sehingga muncul kasus ketidakpuasan dari pemegang Jamkesda, seperti penolakan atau rumitnya pengurusan Jam­kesda,” kata Dien. [Harian Rakyat Merdeka]


Baca juga:
Waduh, Ada Yang Jadi Calo SKTM...
Tarif Kereta Commuter Line Belum Layak Naik
DPR Kebut UU Pengawasan Farmasi Disahkan Tahun Ini
Polisi Mesti Tegas Atasi Bentrok Ormas
PRASASTI JAKARTA BAGUS


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Maria Eva, Sudah Dihamili Eks Pejabat Pare-Pare

Maria kaget umur 35 tahun masih bisa hamil. Tidak tahu apakah istri pertam ...

 

Dul Cemas Menanti Vonis

Terdakwa AQJ alias Dul telah menjalani enam kali persidangan dalam kasus k ...

 

Luna Maya, Rajin Rawat Organ Intim

Wanita itu idealnya cantik luar-dalam. Merawat paras yang terlihat sama pe ...

 

Lindsay Lohan, Bikin Berang ELLE Indonesia

Lilo kembali berulah. Dan kali ini ia bermasalah dengan pihak majalah ELLE ...






Berita Populer

KPU Jabar Tentukan Pemenang Pileg 24 April
Perolehan Suara PPP Masuk 3 Besar di Kota Bekasi
Reformasi Birokrasi di Sumut 'Mati Suri'