IndiHome Digital Home Experience
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
KemenPUPR

Layanan Kesehatan Warga Kok Dipersulit & Bertele-tele

JANJINYA GRATIS DAN CEPAT

Nusantara  SABTU, 07 JULI 2012 , 08:51:00 WIB |

Layanan Kesehatan Warga Kok Dipersulit & Bertele-tele

ilustrasi/ist

RMOL.Kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) Jakarta untuk merebut DKI 1 kian memanas. Masing-masing kandidat mengobral janji. Salah satunya, layanan kesehatan gratus bagi warga miskin yang masih ribet dan bertele-tele.

Janji memberikan pelayanan kesehatan cepat, murah hingga gratis hampir diusung semua cagub-cawagub DKI. Namun, hal itu tentu saja diharapkan bukan sekadar omong kosong belaka.

Sebab, masih banyak warga me­nengah ke bawah dipersulit mengakses fasilitas kesehatan.

Seba­gaimana pengakuan Abdul Ajis misalnya, warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Mela­yu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pe­narik perahu getek ini sudah pu­luhan tahun tinggal di Jakarta, tetapi belum pernah merasakan layanan kesehatan gratis.

“Saya tidak pernah mendapat sosialisasi pe­ngadaan kartu ke­luarga miskin (Gakin) yang katanya bisa digu­nakan un­tuk mendapatkan laya­na­n ke­sehatan gratis ataupun surat ke­terangan tidak mampu (SKTM) untuk mengurangi bia­ya pe­ngo­batan di rumah sakit,” kata pemilik KTP ber­lambang Tugu Monas itu.

Ada juga warga yang berun­tung bisa menikmati pelayanan kesehatan. Namun, untuk mem­peroleh Gakin, SKTM, ataupun Jamkesmas, ternyata harus me­lalui prosedur administrasi pe­ngobatan yang terlalu lama, ber­tele-tele, dan menyulitkan.

Budi, warga Klender, Jakarta Ti­mur mengeluhkan, betapa la­ma­nya proses berobat di ru­mah sa­kit pemerintah dengan meng­gu­­na­kan kartu Gakin. Me­­nu­rut­nya, ia tiga hari bertu­rut-turut da­­­tang ke rumah sakit untuk me­nemani is­trinya. Sela­ma mela­ku­kan proses be­robat jalan, ia harus menunggu sejak pagi hingga lewat siang hari.

“Semuanya serba rumit. Su­dah menunggu ber­jam-jam, saya te­tap harus bo­lak-balik ke rumah sakit selama tiga hari. Kerjaan saya jadi ter­bengkalai,” keluhnya.

Karena itu, ia berharap ada per­­hatian khusus terhadap se­jum­lah pasien yang berobat de­ngan meng­gunakan fasilitas murah ataupun gratis. “Jangan men­tang-mentang gratis, pela­yanan terha­dap kami pun dibuat seadanya. Seolah kami nggak ada harga­nya,” protesnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dien Emmawati me­nga­takan, miskomunikasi men­jadi penyebab utama belum mak­si­malnya pelayanan terhadap pa­sien miskin.  

“Pemegang ja­minan pemeli­haraan kesehatan daerah (Jam­kesda) di DKI Jakarta, baik SKTM maupun JPK-Gakin se­ring miskomunikasi dengan bi­ro­krat,” kilahnya.

Selain itu, tambahnya, misko­munikasi juga terjadi antar ja­ja­ran birokrat pelaksana program Jamkesda. “Miskomunikasi ini yang sering menimbulkan ke­sa­lahpahaman dan friksi di la­pa­ngan. Sehingga muncul kasus ketidakpuasan dari pemegang Jamkesda, seperti penolakan atau rumitnya pengurusan Jam­kesda,” kata Dien. [Harian Rakyat Merdeka]


Komentar Pembaca
Jadikan Jakarta bermutu

Jadikan Jakarta bermutu

JUM'AT, 30 SEPTEMBER 2016 , 19:15:00

Gusur Bukit Duri, Ahok Ingkari Janji Jokowi

Gusur Bukit Duri, Ahok Ingkari Janji Jokowi

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016 , 17:11:00

Untuk Jadi Gubernur DKI Gak Harus Tunggu Jadi Jenderal
Beri Keterangan di KPK

Beri Keterangan di KPK

JUM'AT, 30 SEPTEMBER 2016 , 00:02:00

Terima Pimpinan DPD

Terima Pimpinan DPD

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016 , 00:57:00

Bersaksi Untuk Irman

Bersaksi Untuk Irman

JUM'AT, 30 SEPTEMBER 2016 , 02:59:00