Janjinya Gratis Dan Cepat
Sabtu, 07 Juli 2012 , 08:51:00 WIB
 ILUSTRASI/IST |
 |
RMOL.Kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) Jakarta untuk merebut DKI 1 kian memanas. Masing-masing kandidat mengobral janji. Salah satunya, layanan kesehatan gratus bagi warga miskin yang masih ribet dan bertele-tele.
Janji memberikan pelayanan kesehatan cepat, murah hingga gratis hampir diusung semua cagub-cawagub DKI. Namun, hal itu tentu saja diharapkan bukan sekadar omong kosong belaka.
Sebab, masih banyak warga menengah ke bawah dipersulit mengakses fasilitas kesehatan.
Sebagaimana pengakuan Abdul Ajis misalnya, warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Penarik perahu getek ini sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta, tetapi belum pernah merasakan layanan kesehatan gratis.
“Saya tidak pernah mendapat sosialisasi pengadaan kartu keluarga miskin (Gakin) yang katanya bisa digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis ataupun surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mengurangi biaya pengobatan di rumah sakit,” kata pemilik KTP berlambang Tugu Monas itu.
Ada juga warga yang beruntung bisa menikmati pelayanan kesehatan. Namun, untuk memperoleh Gakin, SKTM, ataupun Jamkesmas, ternyata harus melalui prosedur administrasi pengobatan yang terlalu lama, bertele-tele, dan menyulitkan.
Budi, warga Klender, Jakarta Timur mengeluhkan, betapa lamanya proses berobat di rumah sakit pemerintah dengan menggunakan kartu Gakin. Menurutnya, ia tiga hari berturut-turut datang ke rumah sakit untuk menemani istrinya. Selama melakukan proses berobat jalan, ia harus menunggu sejak pagi hingga lewat siang hari.
“Semuanya serba rumit. Sudah menunggu berjam-jam, saya tetap harus bolak-balik ke rumah sakit selama tiga hari. Kerjaan saya jadi terbengkalai,” keluhnya.
Karena itu, ia berharap ada perhatian khusus terhadap sejumlah pasien yang berobat dengan menggunakan fasilitas murah ataupun gratis. “Jangan mentang-mentang gratis, pelayanan terhadap kami pun dibuat seadanya. Seolah kami nggak ada harganya,” protesnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, miskomunikasi menjadi penyebab utama belum maksimalnya pelayanan terhadap pasien miskin.
“Pemegang jaminan pemeliharaan kesehatan daerah (Jamkesda) di DKI Jakarta, baik SKTM maupun JPK-Gakin sering miskomunikasi dengan birokrat,” kilahnya.
Selain itu, tambahnya, miskomunikasi juga terjadi antar jajaran birokrat pelaksana program Jamkesda. “Miskomunikasi ini yang sering menimbulkan kesalahpahaman dan friksi di lapangan. Sehingga muncul kasus ketidakpuasan dari pemegang Jamkesda, seperti penolakan atau rumitnya pengurusan Jamkesda,” kata Dien. [Harian Rakyat Merdeka]
-
- Program Tipuan
10.07.2012, 11:16 WIB
Komentator: Rio Martin PutraProgram tipuan,hati2 dgn foke si penipu. -
- Hidayah no Wahid
07.07.2012, 11:53 WIB
Komentator: Udin Tomangsaya pendukung Pak Hidayat dan pak Didik semoga Jakarta Menjadi no wahid ter Didik dibawah kepemimpinan Beliau Amiin.
