Rakyat Merdeka Online

Home


WARGA MINTA, TUNTASKAN MASALAH MACET & BANJIR
SIAPAPUN GUBERNUR DAN WAGUB DKI YANG TERPILIH
RABU, 11 JULI 2012 , 08:16:00 WIB

ILUSTRASI, KEMACETAN DI IBUKOTA
  

RMOL. Siapapun gubernur dan wakil gubernur (wagub) yang nantinya terpilih, warga berharap, mereka harus mampu mengatasi keluhan utama warga. Yaitu, kemacetan lalulintas dan banjir.

Inilah di antara hasil jajak pen­­dapat Cirus Surveyors ten­tang prio­ritas penanganan masalah DKI Jakarta. Sebanyak 42,11 per­sen responden minta, pe­merintah mengutamakan pe­nyelesaian kemacetan lalulintas. Sisanya, 22,68 persen menyo­roti penang­gulangan banjir.

“Sedangkan masalah lain se­perti pencegahan tindak keja­ha­tan sebanyak 17,42 persen, pe­nambahan dan perbai­kan fasili­tas umum 8,40 persen, pe­nge­lolaan sampah 4,39 persen, perbaikan pelayanan adminis­trasi 3,13 per­sen dan penam­bahan fasilitas pejalan kaki se­banyak 1,88 per­sen,” papar Di­rektur Eksekutif Cirus Surve­yors Andrinof Chaniago.

Menurut hasil survei, faktor ter­besar pemicu kemacetan ada­lah pe­ri­laku pengemudi angkut­an umum yang tidak disiplin. “Se­la­ma ada angkot, maka ja­ngan berharap kita bebas dari ma­cet,” sebutnya.

Di antara titik kemacetan yang juga sering terjadi, menu­rut An­drinof, adalah di dekat pintu ma­suk dan keluar jalan tol. Sebagai solusi fak­tor kema­cetan ini, An­drinof me­nilai, per­lunya peme­rintah menye­diakan lahan yang ideal dekat pintu masuk atau ke­luar tol.

Terlepas dari itu, parahnya kemacetan di Jakarta, me­nurut­nya, disebabkan besarnya po­pu­lasi angkutan umum. Di Ja­karta, jum­lah taksi saja sudah men­capai 24.324 unit. Bajaj dan be­mo se­kitar 15.000 unit. Lalu, ada Mi­krolet, Angkutan Peng­ganti Bemo (APB), dan Kope­rasi Wa­ha­na Kalpika (KWK) dengan jumlah 12.984 unit.

Besarnya populasi angkutan umum, lanjutnya, bisa terjadi ka­rena adanya faktor birokrasi. Sebab, sebenarnya pemerintah bisa saja mengurangi izin trayek. Tapi di lain pihak, pemerintah juga harus mengantisipasi pe­ngangguran dengan menye­diakan lapangan pekerjaan.

Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Se­marang Djoko Setijowarno ber­harap, Gubernur dan Wakil Gu­bernur DKI Jakarta terpilih men­da­tang mampu mengatasi persoa­l­an transportasi di ibukota ini.

Salah satu harapan Djoko ada­lah fasilitas Transjakarta dapat dinikmati oleh warga Jakarta yang tidak mampu. “Tak hanya sebatas janji dan wacana, tapi perlu kerja cerdas untuk mewu­judkannya setelah terpilih nanti,” katanya.

Djoko menyebutkan, gubernur dan wagub terpilih harus dapat mengatasi persoalan transporta­si di Jakarta. Bila hal ini bisa di­wu­judkan, berarti setengah uru­san ibukota telah dituntaskan.

“Pasalnya masalah transportasi dihadapi setiap hari, sehingga jika tak lancar, pasti berpengaruh pada pengembangan perekono­mian secara makro,” paparnya. [Harian Rakyat Merdeka]

JLNT Rampung 90 Persen

Salah satu penyelesaian ke­macetan yang kini sedang di­kerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M. Saat ini, proyek tersebut te­lah rampung 90 persen.

Menurut Gubernur DKI Ja­karta Fauzi Bowo, proyek ini me­rupakan salah satu contoh penyelesaian kemacetan yang disebabkan volume kendaraan yang cukup tinggi. Untuk itu, diterapkan sistem split antara local traffic dengan true traffic melalui jalan layang.

Dengan demikian diharap­kan, simpul-simpul atau cros­sing yang ada di sepanjang Ja­lan Antasari dan Jalan Prapanca menuju Blok M bisa berkurang.

Dalam perjalanannya, jelas Foke, pem­bangunan mega pro­yek ini sem­pat terkendala oleh pem­bebasan lahan di kawasan Cipe­te. Itu terjadi karena ada­nya per­bedaan dasar hukum mengenai pro­ses pembebasan lahan.

Meski demikian, dia kemba­li me­negaskan, jalan la­yang se­pan­jang 5,2 kilo­meter ini di­pasti­kan sudah dapat ber­ope­rasi akhir tahun ini.

Dia menegaskan, dari lima paket JLNT Antasari-Blok M, saat ini telah rampung 90 persen. Hampir semua paket penger­jaan­nya dikerjakan tepat waktu. “Saya yakin ini (batas waktu-red) bisa dikejar,” ujar Foke.

JLNT yang juga dilengkapi dengan underpass ini dibangun dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Sedangkan untuk pembebasan lahan kurang lebih seluas 1.000 meter persegi di kawasan Cipete dianggarkan dana senilai Rp 20 hingga Rp 30 miliar.   [Harian Rakyat Merdeka]


Baca juga:
PENGENTASAN KEMISKINAN DI IBUKOTA MASIH LELET
BLU TRANSJAKARTA LEBIH OKE DIJADIKAN BUMD SAJA
LAYANAN KESEHATAN WARGA KOK DIPERSULIT & BERTELE-TELE
WADUH, ADA YANG JADI CALO SKTM...
TARIF KERETA COMMUTER LINE BELUM LAYAK NAIK


Komentar Pembaca
Cetak SDM Berdaya Saing Tinggi, Kementerian PUPR Tingkatkan Komposisi Karyawan Teknis
 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipercaya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengge ...

Peta Kekerasan Sosial Pada Anak
blitz.rmol.co
 

Noemie Happart, Ciuman Dengan Yannick Ferreira

Selebrasi gol unik penyerang Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco pa ...

 

Kalau Sudah Tunangan Nikahnya Kapan, Nez?

Diduga Agnez dan Wijin sudah tunangan sebelum jalinan asmara mereka go pub ...

 

January Jones, Belajar Hidup Dari Anak

Memiliki buah hati adalah pencapaian terbesar bagi January Jones. Model da ...

 

Mulan Jameela, Pamer Maternity Shoot, Kok Disindir Busung Lapar

Dosa apa Mulan Jameela. Entah hal apa pun yang dilakukannya, istri hmad Dh ...

 

Jennifer Aniston, Pernah Ribut, Sedih Ibu Meninggal

Hubungan Jennifer Aniston dan sang ibunda, Nancy Dow memang dikabarkan mer ...

Berita Populer

Djarot: Wacana Pemakzulan Ahok Tidak Akan Efektif
Ahok Tidak Perlu Repot-repot Minta Ketua RT/RW Mundur
Inilah Cara Taklukan Ahok di Pilkada DKI