Rakyat Merdeka Online

• NUSANTARA
• DUNIA
• JAKARTA
• POLITIK
• HUKUM
• KEAMANAN
• BLITZ
• EKBIS
• OLAHRAGA
• KESEHATAN
• OTOMOTIF
• FOTO
• KARTUN

PEMPROV DKI

RMOL. Empat jenis pajak daerah tidak tercapai dalam tahun anggaran 2011. DKI Jakarta harus bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini. Keempat pajak yang tidak terealisasi adalah pajak air bawah tanah, hiburan, reklame, dan parkir.

Hal ini diungkap Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Dia mengharapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih ak­tif dalam meneliti PAD yang telah ter­capai. “Komponen PAD meli­puti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan keka­ya­an daerah yang dipisahkan ser­ta lain-lain PAD yang sah,” jelasnya.

Secara akumulasi, lanjut Fer­rial, dalam APBD 2007-2011 di­tetapkan sebesar Rp 59,63 triliun dengan realisasi sebesar Rp 60,63 triliun atau 101,47 persen dari target yang ditetap­kan. Se­dang­kan untuk tahun 2012 target PAD ini ditetapkan Rp 30,64 triliun. Sampai akhir Maret 2012, telah terealisasi sebesar Rp 36,78 tri­liun atau 22,08 persen.

“Realisasi pajak daerah secara umum sudah membaik. Hanya patut disayangkan terjadi penu­runan penerimaan pajak daerah pada 2007 dan 2009. Karena itu, tidak terealisasinya target empat jenis pajak daerah di tahun 2011, tidak boleh terulang di tahun 2012,” kata Ferial.

Demi meningkatkan penca­paian realisasi PAD melalui pa­jak daerah, Ferrial menyarankan per­lunya peningkatan pelayanan pri­ma kepada masyarakat de­ngan me­nyederhanakan proses ad­mi­nistrasi. Dengan demikian, warga DKI yang menjadi wajib pajak lebih mudah membayar pajak atau retribusi daerah yang akan dapat mendorong pening­ka­tan pen­dapatan daerah.

Selain itu, perlu peningkatan pendataan, pemeriksaan dan pe­ngawasan kepada masyarakat, objek pajak maupun aparat yang mengelola pendapatan daerah. Sehingga seluruh penerimaan dae­rah dapat dilaksanakan se­cara transparan dan akuntabel.

“Juga lakukan ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan po­tensi yang sebenarnya dapat dike­lola dan dipungut oleh Pemprov DKI. Disamping meng­kaji kembali peraturan-peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan agar target yang ditetapkan tercapai,” kata Ferrial.

Berbeda dengan politisi K­ebon Sirih, bagi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, realisasi PAD DKI sebenarnya melam­paui APBD 2011. Menurutnya, kinerja Peme­rintah Provinsi DKI Jakarta se­makin apik se­iring rea­lisasi pen­da­patan dae­rah yang nilainya me­lebihi proyeksi da­lam Peru­bahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Realisasi pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta pada 2011 tercatat Rp 28,30 triliun. Angka ini sama dengan 105,41 persen me­lebihi target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2011 se­besar Rp 26,85 triliun. Foke  me­nyampaikan rin­cian perolehan pendapatan DKI ber­sumber dari PAD yang realisa­sinya Rp 17,83 triliun atau 109,50 persen dari proyeksi PAD Rp 16,28 triliun.

Selanjutnya, tambah Foke, ber­sumber dari realisasi Penda­patan Transfer sebesar Rp 10,46 triliun atau 104,93 persen dari proyeksi yang ditetapkan sebe­sar Rp 9,97 triliun. “Sumber lain­nya berasal dari realisasi penda­patan yang sah, yakni realisasi pen­dapatan hibah sebesar Rp 8,41 miliar atau 1,42 persen dari nilai yang diren­canakan sebesar Rp 594 miliar,” katanya.

Penagihan Pajak Bakal Digeber

Banyaknya sektor pajak yang belum memenuhi target, sa­ngat mempengaruhi penerimaan Pen­dapatan Asli Daerah (PAD). Un­tuk itu, Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) meng­inten­sifkan penerimaan pajak daerah agar melampaui target dan bisa lebih baik pada tahun ini.

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target pada 2011, yakni pajak air bawah tanah yang hanya tercapai Rp 114,44 miliar, pajak hi­buran Rp 296,52 miliar, pajak reklame Rp 269,67 miliar, dan pajak parkir Rp 158,26 miliar.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi me­ngatakan, pihaknya terus ber­usaha meningkatkan perole­han pajak daerah yang belum ter­ca­pai. Salah satunya dengan giat menagih kepada wajib pajak.

“Ki­ta akan terus tingkatkan, ter­utama untuk yang belum men­capai target,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, hingga 21 Juni 2012 panerimaan pajak parkir sudah mencapai 38 persen, atau sebesar Rp 90 miliar dari target Rp 210 miliar. Sementara untuk pajak reklame hingga Juni sudah men­capai Rp 160 miliar atau 45 persen dari target Rp 360 miliar. “Kita memang harus be­kerja lebih keras lagi untuk men­capai target ini,” katanya.

Jenis pajak yang melampaui target pada 2011, lanjut Iwan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 3,66 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 4,58 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermo­tor (PBB-KB) se­besar Rp 848,57 miliar, pajak ho­tel Rp 858,34 miliar, pajak res­toran Rp 1,03 triliun, pajak pene­rangan ja­lan Rp 511,45 miliar, dan Bea Per­olehan Hak atas Tanah dan Ba­ngunan (BPHTB) Rp 2,88 triliun.

Kepala Bidang Sistem Infor­masi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Posman Sitorus menam­bahkan, selain terus meng­in­te­sifkan penagihan dengan men­datangi langsung wajib pajak, Pemprov DKI juga terus meng­intensifkan sistem pajak online.

“Saat ini sudah 800 objek pajak yang telah menerapkan sistem on­line dan diharapkan pada 2013 jum­­lahnya bertambah menjadi 4.000 objek pajak,” ungkapnya. [Harian Rakyat Merdeka]