IndiHome Digital Home Experience
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
KemenPUPR

Pengelolaan APBD DKI Dinilai Masih Letoy...

KINERJA PEMPROV & PENYERAPAN ANGGARAN SAMA-SAMA RENDAH

Nusantara  SABTU, 14 JULI 2012 , 08:49:00 WIB |

Pengelolaan APBD DKI Dinilai Masih Letoy...

ilustrasi/ist

RMOL.Pengelolaan APBD DKI Jakarta selama periode 2008-2011 belum baik alias masih letoy. Realisasi anggaran hanya berkisar 79,3-85 persen. Kondisi itu meng­hasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) setiap tahunnya sekitar Rp 4,45 triliun hingga Rp 6,47 triliun.

Hal itu dikatakan Direktur In­do­nesia Budget Center (IBC) Roy Salam. Menurutnya, da­lam rentangan 2008 hingga 2011, ra­ta-rata anggaran DKI yang tidak terserap mencapai 20,3 persen.

“Rendahnya penye­rapan ang­garan menunjukkan ma­sih be­lum maksimalnya ki­nerja pe­merintah. Akibatnya, pro­gram pemba­ngu­nan tidak terea­lisasi dengan baik,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Roy juga kembali menyoroti belanja hibah 2012 yang dialo­kasikan sebesar Rp 1,37 triliun, atau naik delapan kali lipat di­banding alokasi 2007 sebesar Rp 177 miliar. Meski dalam lima ta­hun terus-terusan dianggarkan naik, kenaikan hingga 215 per­sen menjelang dua tahun pil­kada dinilai tidak wajar.

“Anggaran hibah, bantuan so­sial dan bantuan keuangan da­pat ditinjau kembali, dikurangi, atau ditiadakan dalam tahun ang­garan berjalan sesuai kemam­puan ke­uangan daerah dan ke­layakan pemberian hibah, ban­tuan sosial, dan bantuan ke­uangan,” jelas Roy.

Pakar ke­bijakan publik An­drinof Cha­niago mengungkap­kan, keba­nya­kan warga DKI Ja­karta tidak mengetahui jumlah APBD DKI Jakarta saat ini.

“Minimnya penge­tahuan war­ga meng­in­dikasikan perencanaan ABPD DKI Jakarta hanya berda­sarkan per­timbangan elite ekse­kutif dan legislatif,” katanya.

“Ketidaktahuan itu membuat warga DKI sumringah saat tahu pendidikan 12 tahun akan digra­tiskan. Padahal, hal itu wajar mengingat APBD DKI untuk pen­didikan mencapai 10 triliun rupiah. Seharusnya lebih dari se­kadar gratis,” sindir Andrinof.

Selain itu, lanjutnya, berkaitan persoalan permukiman, peme­rintah juga kurang mem­per­ha­tikan pentingnya hunian berben­tuk vertikal seperti rumah susun (rusun). Padahal, rusun diper­lukan sebagai solusi kemacetan lalu lintas.

“Penyebab lain kemacetan si­fatnya struktural, yakni tata ru­ang dan tata bangunan. Banyak ber­diri bangunan pencakar la­ngit dan makin besar orang yang ber­mu­kim di pinggiran,” terang Andrinof.

Masyarakat saat ini, lanjut­nya, makin tersingkirkan, se­hing­ga cenderung bermukim ke daerah pinggiran kota lantaran semakin tingginya pembangu­nan gedung di kota. Dampak­nya, kemacetan pun kian tinggi terjadi di daerah pinggiran kota.

“Solusinya adalah menggala­kan pembangunan hunian verti­kal, seperti rusun. Orang kota, suka atau tidak suka, harus dido­rong tinggal di hunian vertikal di tengah kota,” tegasnya.

Buruknya pelayanan kesehatan di Jakarta juga menjadi perhatian Andrinof. Tingkat kekecewaan masyarakat terhadap penyele­sai­an masalah kesehatan di DKI Jakarta, dia nilai cukup besar.

“Selain itu, sebesar 22,68 per­sen masyarakat meminta guber­nur baru meningkatkan kinerja penanggulangan banjir,” papar Andrinof. [Harian Rakyat Merdeka]


Komentar Pembaca