Rakyat Merdeka Online

Home


PENGELOLAAN APBD DKI DINILAI MASIH LETOY...
KINERJA PEMPROV & PENYERAPAN ANGGARAN SAMA-SAMA RENDAH
SABTU, 14 JULI 2012 , 08:49:00 WIB

ILUSTRASI/IST
  

RMOL.Pengelolaan APBD DKI Jakarta selama periode 2008-2011 belum baik alias masih letoy. Realisasi anggaran hanya berkisar 79,3-85 persen. Kondisi itu meng­hasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) setiap tahunnya sekitar Rp 4,45 triliun hingga Rp 6,47 triliun.

Hal itu dikatakan Direktur In­do­nesia Budget Center (IBC) Roy Salam. Menurutnya, da­lam rentangan 2008 hingga 2011, ra­ta-rata anggaran DKI yang tidak terserap mencapai 20,3 persen.

“Rendahnya penye­rapan ang­garan menunjukkan ma­sih be­lum maksimalnya ki­nerja pe­merintah. Akibatnya, pro­gram pemba­ngu­nan tidak terea­lisasi dengan baik,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Roy juga kembali menyoroti belanja hibah 2012 yang dialo­kasikan sebesar Rp 1,37 triliun, atau naik delapan kali lipat di­banding alokasi 2007 sebesar Rp 177 miliar. Meski dalam lima ta­hun terus-terusan dianggarkan naik, kenaikan hingga 215 per­sen menjelang dua tahun pil­kada dinilai tidak wajar.

“Anggaran hibah, bantuan so­sial dan bantuan keuangan da­pat ditinjau kembali, dikurangi, atau ditiadakan dalam tahun ang­garan berjalan sesuai kemam­puan ke­uangan daerah dan ke­layakan pemberian hibah, ban­tuan sosial, dan bantuan ke­uangan,” jelas Roy.

Pakar ke­bijakan publik An­drinof Cha­niago mengungkap­kan, keba­nya­kan warga DKI Ja­karta tidak mengetahui jumlah APBD DKI Jakarta saat ini.

“Minimnya penge­tahuan war­ga meng­in­dikasikan perencanaan ABPD DKI Jakarta hanya berda­sarkan per­timbangan elite ekse­kutif dan legislatif,” katanya.

“Ketidaktahuan itu membuat warga DKI sumringah saat tahu pendidikan 12 tahun akan digra­tiskan. Padahal, hal itu wajar mengingat APBD DKI untuk pen­didikan mencapai 10 triliun rupiah. Seharusnya lebih dari se­kadar gratis,” sindir Andrinof.

Selain itu, lanjutnya, berkaitan persoalan permukiman, peme­rintah juga kurang mem­per­ha­tikan pentingnya hunian berben­tuk vertikal seperti rumah susun (rusun). Padahal, rusun diper­lukan sebagai solusi kemacetan lalu lintas.

“Penyebab lain kemacetan si­fatnya struktural, yakni tata ru­ang dan tata bangunan. Banyak ber­diri bangunan pencakar la­ngit dan makin besar orang yang ber­mu­kim di pinggiran,” terang Andrinof.

Masyarakat saat ini, lanjut­nya, makin tersingkirkan, se­hing­ga cenderung bermukim ke daerah pinggiran kota lantaran semakin tingginya pembangu­nan gedung di kota. Dampak­nya, kemacetan pun kian tinggi terjadi di daerah pinggiran kota.

“Solusinya adalah menggala­kan pembangunan hunian verti­kal, seperti rusun. Orang kota, suka atau tidak suka, harus dido­rong tinggal di hunian vertikal di tengah kota,” tegasnya.

Buruknya pelayanan kesehatan di Jakarta juga menjadi perhatian Andrinof. Tingkat kekecewaan masyarakat terhadap penyele­sai­an masalah kesehatan di DKI Jakarta, dia nilai cukup besar.

“Selain itu, sebesar 22,68 per­sen masyarakat meminta guber­nur baru meningkatkan kinerja penanggulangan banjir,” papar Andrinof. [Harian Rakyat Merdeka]


Baca juga:
ANGGARAN PERUBAHAN DKI JADI RP 41 T
JAKARTA NGACA DONG SAMA NEGERI SINGA
PEMPROV DKI DIMINTA KERJA KERAS GENJOT PAD
WARGA MINTA, TUNTASKAN MASALAH MACET & BANJIR
PENGENTASAN KEMISKINAN DI IBUKOTA MASIH LELET


Komentar Pembaca
Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II

Presiden Jokowi: Koperasi Harus Mereformasi Diri Dan Berbenah Untuk Persaingan Global

blitz.rmol.co
 

Angel Karamoy, Janda Karena Pasha?

Angel dan Steven kompak menutupi kepastian putusan perceraian mereka. Peng ...

 

Ariel Tatum, Akun Instagram Dipenuhi Produk Pengencang Payudara

Teknologi makin memudahkan orang untuk memasarkan produk. Salah satunya, m ...

 

Gal Gadot, Terinspirasi Lady Di

Sukses menjadi Wonder Woman di film Batman v Su­perman: Dawn of Justice, ...

 

Samantha Helena, Dukung Ibra Pakai Nomor Suaminya

Janda Anthony Martial ini sangat senang nomor punggung 9 bekas suaminya it ...

 

Dewi Rezer, Demi Bule Ganteng, Siap Stay Di Aussie?

Ngelesnya, sering bolak-balik ke Australia untuk memperoleh sertifikasi ju ...

Cetak SDM Berdaya Saing Tinggi, Kementerian PUPR Tingkatkan Komposisi Karyawan Teknis
 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipercaya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengge ...

Berita Populer

Aksi Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Dicurigai Dibiayai Pengusaha
Penanganan Kebakaran Hutan Di Riau Lebih Baik
Sistem Ganjil Genap Tidak Selesaikan Kemacetan