IndiHome Digital Home Experience
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
KemenPUPR

DPRD Targetkan Pansus Bank Jabar Banten

Nusantara  RABU, 06 MARET 2013 , 12:03:00 WIB | LAPORAN: ARIEF PRATAMA

DPRD Targetkan Pansus Bank Jabar Banten

ilustrasi/ist

RMOL. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya, menyatakan, bakal segera membentuk Panitia Khusus dugaan korupsi di Bank Jabar-Banten (BJB).
Rudi menegaskan, BJB harus segera diselamatkan sebagai aset masyarakat Jawa Barat.

"Harus segera dibentuk Pansus mengenai BJB. Kita perlu mengetahui apa yang terjadi selama BJB go public, itu harus diketahui masyarakat," kata Rudi Harsa di ruang kerjanya, Rabu (6/3).

Rudi mengatakan, pimpinan akan menjadwalkan pengunjuk rasa yang datang ke DPRD menuntut pengusutan kasus itu, untuk bertemu Komisi C. Hasil pertemuannya akan dibawa dalam rapat pimpinan untuk memutuskan pembentukan Pansus.

"Kalau memang perlu dibentuk pansus. Saya kira akan ada langkah-langkah politik karena DPRD lembaga politik. Sikapnya akan disampaikan ke pemerintah provinsi," katanya.

"Ini sudah sangat terbuka. Semua orang sudah tahu. Masak kami DPRD nggak mengambil langkah apa-apa?" pungkas politisi PDIP ini.

Kasus ini menyeruak pertama kali dari laporan masyarakat ke KPK. Diduga, ada keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kasus ini.

Laporan perihal dugaan korupsi pada penyelewengan kredit dari bank milik Pemprov Jawa Barat ini disikapi serius KPK.

Kejaksaan Agung juga tengah menyidik dugaan korupsi dalam penyaluran kredit di Bank Jabar. Kejagung sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, termasuk pengusaha Elda Devianne Adiningrat yang juga Direktur PT Indoguna Utama (kasus sapi imor).

Awalnya. lembaga bernama Budget Advocacy Group (BAG) yang mengadukan dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Senin (18/2).

Mereka mengadukan dugaan korupsi lewat pembobolan kredit Bank Jabar Banten ke Koperasi Bina Usaha Sukabumi senilai Rp 38 miliar dan PT Alpindo Mitra Baja Rp 123 miliar.

Ketua BAG, Dedi Haryadi, berharap, komisi antikorupsi segera menindaklanjuti laporannya dengan penyelidikan dan penyidikan lebih jauh tentang kemungkinan adanya jual-beli pengaruh di BJB berupa andil Gubernur Ahmad Heryawan dalam dugaan kasus-kasus itu. [ald]

Komentar Pembaca