Rita Widyasari

Diduga Terima Suap Reklamasi, Luhut Panjaitan Layak Dicopot Dan Diperiksa KPK

Nusantara  JUM'AT, 14 JULI 2017 , 08:57:00 WIB | LAPORAN: TANGGUH SIPRIA RIANG

Diduga Terima Suap Reklamasi, Luhut Panjaitan Layak Dicopot Dan Diperiksa KPK

Foto/Net

RMOL. Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa NKRI, mendesak KPK memeriksa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Khususnya, terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Proyek reklamasi diberikan ke salah satu pengembang swasta, yakni PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha dari PT Agung Podomoro Land. Tapi apa yang terjadi? Direktur PT Muara Wisesa Samudra, Renaldi Freyar Hawadi, diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta," kata koordinator aksi Gerakan Mahasiswa NKRI, Rahmat Imran dalam siaran persnya, Kamis malam (13/7).

Rahmat juga mempertanyakan, alasan proyek reklamasi harus dilanjutkan. Mengingat, proyek tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing, terutama warga negara Cina.

"Masa kita menyerahkan sebagian tanah air kita kepada pengembang," sambungnya.

Selain itu, Rahmat juga menilai, jika pernyataan mantan Jenderal TNI AD itu di sejumlah media tidak beralasan. Khususnya terkait alasan bahwa proyek reklamasi harus dilanjutkan karena sudah ada sejak era Presiden kedua RI Soeharto.

Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta. Tepatnya, dalam sidang putusan putusan yang digelar 31 Mei 2016 lalu.

"Reklamasi Teluk Jakarta ini juga memiliki banyak kerugian. Termasuk menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada 10 dampak buruk Reklamasi Teluk Jakarta, diantaranya adalah bahaya tanah reklamasi, peninggian air laut, sampai musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan," jelasnya.

Karena itu, Rahmat menuding bahwa LBP "bermain mata" dan memiliki keterkaitan untuk memuluskan proyek mega triliun tersebut.

"Apa sebenarnya alasan sikap ngotot Menteri LBP agar proyek yang diduga telah banyak bernuansa suap tersebut tetap digulirkan? Kita meminta agar KPK memanggil dan memeriksa LBT, karena kental dugaan ia menerima suap," pungkasnya. [rus]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
49%
Kocak
Kocak
3%
Sedih
Sedih
6%
Marah
Marah
31%
Kaget
Kaget
11%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

, 19 SEPTEMBER 2017 , 02:25:00

Pengungsi Kebakaran

Pengungsi Kebakaran

, 19 SEPTEMBER 2017 , 03:31:00

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

, 19 SEPTEMBER 2017 , 05:02:00

Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Politik19 September 2017 09:24

<i>Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh</i>
Ini Temuan Dokter KPK di Tempat Novanto Dirawat
TV Mana Yang Nekat Siarin Film <i>G30S/PKI </i>

TV Mana Yang Nekat Siarin Film G30S/PKI

Politik20 September 2017 09:37