Langkah Pemerintah Blokir Telegram Diprotes IT UGM

 RABU, 02 AGUSTUS 2017 , 21:40:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Langkah pemerintah Indonesia memblokir platform Telegram diprotes. Pemblokiran dinilai bakal membawa peradaban teknologi Indonesia kembali ke zaman penggunaan short message service (SMS).

"Pemerintah sebaiknya pikirkan dulu solusi yang lebih baik sebelum melakukan pemblokiran. Jangan memblokir tanpa ada solusi yang jelas,” ujar Peneliti Kesehatan berbasis IT dari UGM, Khoirul Rista Abidin dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (2/8).

Menurut dia, tidak semua platform yang diblokir telah memberikan efek negatif baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Meski demikian, kata dia, konten yang jelas-jelas merusak seperti yang berbau pornografi dan tindakan terorisme serta aktivitas Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), harus diwaspadai, dihentikan, bahkan diblokir secara tegas.

Khoirul menjelaskan, bahwa pihaknya membutuhkan fungsi telegram sebagai sarana dalam meresponi perkembangan bisnis di bidang teknologi kesehatan. Sebab, telegram mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, telegram mempunyai cloud data base tanpa batas yang aman untuk menyimpan data.

"Jadi kami banyak menyimpan data-data penting dan hasil penelitian yang banyak secara gratis di dalam cloud telegram. Kedua, telegram juga mempunyai system sekuriti yang menjamin keamanan data penggunanya,” terang dia.

Menurut dia, pihaknya mengkhawatirkan langkah pemerintah memblokir telegram sebab keamanan data-datanya terancam hilang. Apalagi, upaya untuk mem-back up semua data dan memindahkannya ke cloud lain, tidak memungkinkan.

Khoirul mengusulkan, agar pemerintah Indonesia mampu bersikap proaktif dan tidak selalu berpikir negatif yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat Indonesia, dengan langkah pemblokirannya.

Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak segera menilai perkembangan teknologi dari sisi negatifnya dulu dan melakukan pemblokiran. Namun harus memikirkan solusi kreatif sebagai antisipasi terhadap teknologi yang diusung telegram.

"Kalau memang pemerintah sanggup membuat penggantinya ya monggo. Seperti di China, dimana pemerintah melarang rakyatnya menggunakan Whatsapp atau medsos lain, tetapi pemerintah China bisa menyediakan penggantinya berupa Weibo. Kalau pemerintah Indonesia blokir medsos dari negara lain. Gantinya apa? Masa Indonesia mau kembali ke zaman SMS. Kan ya pada protes rakyatnya,” tandas Khoirul. [sam]

Komentar Pembaca
50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

, 16 JANUARI 2018 , 19:00:00

Anwar
Ludes Dilalap Si Jago Merah

Ludes Dilalap Si Jago Merah

, 14 JANUARI 2018 , 03:23:00

Adegan KPK Tahan Fredrich

Adegan KPK Tahan Fredrich "Baso"

, 13 JANUARI 2018 , 16:40:00

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

, 14 JANUARI 2018 , 05:23:00