Dana Haji Untuk Infrastruktur, Ma'ruf Amin Usulan Bentuk Dewan Pengawas Syariah

 SELASA, 08 AGUSTUS 2017 , 22:59:00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Dana Haji Untuk Infrastruktur, Ma'ruf Amin Usulan Bentuk Dewan Pengawas Syariah

Ma'ruf Amin/net

RMOL. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menerima kunjungan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu dan perwakilan Bank untuk membahas investasi dana haji yang akan digunakan untuk infrastruktur.
Ma'ruf yakin BPKH akan menjaga amanat undang-undang dalam mengelola dana haji dengan penuh kehati-hatian. Namun, menurut Ma'ruf dana haji yang akan diinvestasikan tersebut harus bermanfaat bagi kemaslahatan jamaah haji Indonesia.

"Dia harus bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan jamaah, diinvestasikan kepada investasi-investasi yang dibenarkan, termasuk juga kepada infrastruktur, ada yang tidak langsung lewat sukuk, ada yang langsung," ujar Ma'ruf kepada wartawan usai pertemuan, Selasa (8/8).

Ma'ruf mengaku jika dia sudah menyampaikan kepada Anggito agar BPKH tidak melanggar undang-undang dan mengimbau agar pengelolaan dana haji harus sesuai syariah Islam.
"Syariah itu kalau mau diinvestasi, itu pertama harus ada fatwa. Dalam fatwa itu nanti sudah disebutkan, ketika akan membuat produknya, maka dia harus menyiapkan proposalnya untuk memperoleh namanya pernyataan kesesuain syariah dari dewan syariah Nasional (DSN) MUI," kata Ma'ruf.

Rais Aam PBNU itu menambahkan setelah mendapatkan pernyataan dari DSN nanti, BPKH bisa menginvestasikan dana haji ke sektor yang akan diputuskan BPKH.

"Saya mengusulkan ada dewan pengawas syariah yang bisa terus mengawasi kinerja BPKH," kata Ma'ruf.

Terkait dengan akad, menurut dia BPKH tidak perlu lagi meminta persetujuan dari jamaah haji. Pasalnya dalam akad, calon jamaah haji yang sudah mendaftar ternyata sudah merupakan akad wakalah.

"Akad itu sudah selesai. Jadi, jamaah sudah mewakilkan kepada pemerintah yang dalam hal ini sesuai undang-undang diberikan kepada BPKH, berarti penerima akad wakalah itu sekarang berada pada tangan BPKH," urai Ma'ruf.

"Calon jamaah disebut jamaah muwakkil dan BPKH adalah wakil yang harus menjalankan. Jadi dana itu dana jamaah yang manfaatnya nanti kalau dikembangkan krmembali ke jamaah," tambah Ma'ruf.[san]

Komentar Pembaca
50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

50 Ribu Advokat Akan Boikot KPK

, 16 JANUARI 2018 , 19:00:00

Anwar
Ludes Dilalap Si Jago Merah

Ludes Dilalap Si Jago Merah

, 14 JANUARI 2018 , 03:23:00

Adegan KPK Tahan Fredrich

Adegan KPK Tahan Fredrich "Baso"

, 13 JANUARI 2018 , 16:40:00

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

Tetap Berdagang Di Tengah Puing Kebakaran

, 14 JANUARI 2018 , 05:23:00