Hanura

Pemecatan 6 Pegawai PT Pos Indonesia Diadukan Ke Komnas HAM

 SELASA, 22 AGUSTUS 2017 , 08:57:00 WIB | LAPORAN: DAR EDI YOGA

RMOL. Sebanyak 6 pegawai PT Pos Indonesia yang telah mengabdikan diri hingga 20 tahun dipecat secara sepihak oleh Dewan Direksi pada Senin (21/8).
Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa pemecatan itu dilakukan setelah 6 pegawai yang juga anggota SPPI mengkritik Dewan Direksi PT Pos Indonesia.

Kritik yang dilakukan dalam bentuk surat berisi keluhan mengenai kondisi PT Pos Indonesia yang masih jauh harapan, baik perusahaan maupun kesejahteraan pekerja. Surat itu dilayangkan langsung kepada Menteri BUMN Rini Soemarno oleh enam aktivis tersebut.

"Tentu saja kritik yang kami sampaikan tersebut adalah dalam rangka menjalankan mandat atau tugas yang diberikan teman-teman kepada kami selaku pengurus Serikat Pekerja Pos Indonesia, karena untuk alasan tersebutlah kami dipilih dan dipercaya untuk memperjuangkan nasib-nasib teman pekerja melalui Serikat Pekerja," ujar pernyataan SPPI tersebut.

Aksi tersebut membuat Direksi marah dan menyebut aktivis SPPI telah melanggar tata tertib dan displin kerja yang menimbulkan disharmoni hubungan kerja.

Proses PHK yang dilakukan terhadap aktivis SPPI itu dilakukan tanpa melalui prosedur Surat Peringatan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151-155 UU RI 13/2013 yang juga bahkan diatur didalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.82/DIRUT/2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero).

"Hal ini semakin memperjelas adanya tindakan PHK yang sewenang-wenang, melanggar hukum dan HAM terhadap diri kami," sambung pernyataan tersebut.

Atas alasan itu, SPPI akan mengadukan masalah ini ke Komnas HAM pada hari ini, Selasa (22/8).

"Kami akan mengadu ke Komnas HAM RI. Kami memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pekerja PT Pos Indonesia (Persero) dari Sabang sampai Merauku," tutup pernyataan itu.

Adapun dalam pernyataan ini dibubuhkan tanda tangan Ketua DPW IV SPPI-Jabodetabek dan Banten Fadhol Wahab, Ketua DPW II SPPI-Sumbar, Riau dan Kepri Efrimar, Ketua DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat Deni Sutarya,
Sekjend DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat Rachmad Fadjar, Sekretaris DPW II SPPI-Sumbar, Riau dan Kepri Nurhamzah, Sekretaris DPW IV SPPI-Jabodetabek dan Banten Adang Sukarya. [ian]

Komentar Pembaca
TGPF Novel Tergantung Jokowi

TGPF Novel Tergantung Jokowi

, 22 FEBRUARI 2018 , 17:00:00

Unifikasi Dua Korea Bisa Segera Terjadi

Unifikasi Dua Korea Bisa Segera Terjadi

, 22 FEBRUARI 2018 , 11:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

RR Dikawal Cakra Buana

RR Dikawal Cakra Buana

, 16 FEBRUARI 2018 , 13:26:00