Rita Widyasari

Pemecatan 6 Pegawai PT Pos Indonesia Diadukan Ke Komnas HAM

Nusantara  SELASA, 22 AGUSTUS 2017 , 08:57:00 WIB | LAPORAN: DAR EDI YOGA

RMOL. Sebanyak 6 pegawai PT Pos Indonesia yang telah mengabdikan diri hingga 20 tahun dipecat secara sepihak oleh Dewan Direksi pada Senin (21/8).
Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa pemecatan itu dilakukan setelah 6 pegawai yang juga anggota SPPI mengkritik Dewan Direksi PT Pos Indonesia.

Kritik yang dilakukan dalam bentuk surat berisi keluhan mengenai kondisi PT Pos Indonesia yang masih jauh harapan, baik perusahaan maupun kesejahteraan pekerja. Surat itu dilayangkan langsung kepada Menteri BUMN Rini Soemarno oleh enam aktivis tersebut.

"Tentu saja kritik yang kami sampaikan tersebut adalah dalam rangka menjalankan mandat atau tugas yang diberikan teman-teman kepada kami selaku pengurus Serikat Pekerja Pos Indonesia, karena untuk alasan tersebutlah kami dipilih dan dipercaya untuk memperjuangkan nasib-nasib teman pekerja melalui Serikat Pekerja," ujar pernyataan SPPI tersebut.

Aksi tersebut membuat Direksi marah dan menyebut aktivis SPPI telah melanggar tata tertib dan displin kerja yang menimbulkan disharmoni hubungan kerja.

Proses PHK yang dilakukan terhadap aktivis SPPI itu dilakukan tanpa melalui prosedur Surat Peringatan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151-155 UU RI 13/2013 yang juga bahkan diatur didalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.82/DIRUT/2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero).

"Hal ini semakin memperjelas adanya tindakan PHK yang sewenang-wenang, melanggar hukum dan HAM terhadap diri kami," sambung pernyataan tersebut.

Atas alasan itu, SPPI akan mengadukan masalah ini ke Komnas HAM pada hari ini, Selasa (22/8).

"Kami akan mengadu ke Komnas HAM RI. Kami memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pekerja PT Pos Indonesia (Persero) dari Sabang sampai Merauku," tutup pernyataan itu.

Adapun dalam pernyataan ini dibubuhkan tanda tangan Ketua DPW IV SPPI-Jabodetabek dan Banten Fadhol Wahab, Ketua DPW II SPPI-Sumbar, Riau dan Kepri Efrimar, Ketua DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat Deni Sutarya,
Sekjend DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat Rachmad Fadjar, Sekretaris DPW II SPPI-Sumbar, Riau dan Kepri Nurhamzah, Sekretaris DPW IV SPPI-Jabodetabek dan Banten Adang Sukarya. [ian]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
10%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
54%
Marah
Marah
28%
Kaget
Kaget
3%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
5%

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

, 19 SEPTEMBER 2017 , 02:25:00

Pengungsi Kebakaran

Pengungsi Kebakaran

, 19 SEPTEMBER 2017 , 03:31:00

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

, 19 SEPTEMBER 2017 , 05:02:00

Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Politik19 September 2017 09:24

<i>Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh</i>
Ini Temuan Dokter KPK di Tempat Novanto Dirawat
TV Mana Yang Nekat Siarin Film <i>G30S/PKI </i>

TV Mana Yang Nekat Siarin Film G30S/PKI

Politik20 September 2017 09:37