Hanura

Gubernur Alex: Jabatan Sekda Harus Dilindungi Peraturan

 JUM'AT, 08 SEPTEMBER 2017 , 09:55:00 WIB

Gubernur Alex: Jabatan Sekda Harus Dilindungi Peraturan

Alex Noerdin buka Rakornas Sekda Seluruh Indonesia/Pemprov Sumsel

RMOL. Kota Palembang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) implementasi reformasi birokrasi bagi Sekretaris Daerah (sekda) se-Indonesia tahun 2017.
Rakornas ini dihadiri 1.088 orang peserta terdiri dari sekda provinsi, kabupaten dan kota yang tergabung dalam Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi).

Rakernas dibuka langsung Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Ballroom Hotel Horison Palembang, Kamis (7/9) malam. Selama tiga hari para peserta Rakornas akan diberikan arahan dan masukan terkait aturan yang baru maupun perubahan dari peraturan yang sebelumnya oleh para pejabat berwenang di antaranya Menteri PAN-RB dan para dirjen terkait.

"Kepada 1088 orang peserta rakornas dari seluruh Indonesia saya ucapkan selamat datang di Palembang. Saya berbicara disini bukan hanya sebagai gubernur tetapi representasi dari 13 bupati dan empat walikota se-Sumsel karena tanpa bupati dan walikota lainnya, Sumsel tidak akan bisa lebih maju seperti saat ini," ujar Gubernur Alex dalam sambutannya.

Alex Noerdin menambahkan, suatu daerah tidak akan bisa maju tanpa didukung seorang sekda yang kuat.

"Seperti ketua panitia rakornas yakni Sekda Provinsi Sumsel baru menjabat kurang lebih satu bulan, namun sudah bisa melaksanakan rakornas penting seperti ini," ujar Alex.

Ketika pergantian kepala daerah, jabatan sekda berbatas hingga lima tahun. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Alex berpendapat bahwa masa jabatan seorang sekda bukan selama lima tahun seperti kepala daerah, melainkan tergantung kepada atasannya.

"Untuk itu, jabatan sekda harus dilindungi dengan peraturan, jangan sampai ketika diberhentikan dari jabatan sekda menjadi kepala dinas, mengakibatkan penurunan jabatan eselon. Di dalam rakornas akan dibahas dan ini belum final," ujar Alex.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar yang juga ketua panitia penyelenggara mengatakan, tujuan rakornas tersebut di antaranya meningkatkan partisipasi aktif mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah melalui pembangunan sumber daya manusia aparatur sipil negara berkualitas, berintegritas dan berkinerja tinggi.
 
"Berbagai materi disampaikan dalam rakornas yang berlangsung 7 sampai 9 September 2017 ini dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementrian," terangnya.

Lanjut Nasrun Umar, melalui rakornas akan dibahas dan diambil kesepakatan tentang pembuatan formula untuk diajukan kepada pemerintah pusat agar ada penguatan dari kelembagaan sekda. Sehingga, seorang sekda tidak dibenarkan termasuk dalam ranah politik. Hal ini mengingat jabatan sekda merupakan tertinggi dari ASN yang ada.

"Jadi, paling tidak seorang sekda harus dilindungi karena kedudukan profesionalismenya sebagai seorang ASN. Sekda hanya bisa diturunkan jika melakukan kesalahan yang fatal seperti tindakan birokrasi yang salah atau tindak pidana. Tidak seperti kepala daerah semua orang bisa asalkan bisa terpilih. Namun, untuk menjadi seorang sekda harus menjalani semua proses yang dilalui," pungkasnya.[wid]
 

Komentar Pembaca
Haul Bung Karno Di Blitar Sudah Dipolitisasi
Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

Adhie Massardi - Unegh Unegh (Bag.1)

, 19 JUNI 2018 , 11:00:00

Foto Skuad Cendana

Foto Skuad Cendana

, 15 JUNI 2018 , 18:53:00

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

Selamat Lebaran Dari Sudrajat

, 15 JUNI 2018 , 13:04:00

Kebersamaan Di Hari Raya

Kebersamaan Di Hari Raya

, 15 JUNI 2018 , 08:43:00