Hanura

Banyak Potensi Kecurangan Dalam Pelaksanaan JKN

 KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 17:47:00 WIB | LAPORAN: RANGGA DARMAWAN HARAHAP

Banyak Potensi Kecurangan Dalam Pelaksanaan JKN

RMOL

RMOL. Indonesia Coruptions Watch (ICW) bersama 14 jaringan organisasi masyarakat sipil melakukan pemantauan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah rumah sakit, klinik, dan Puskesmas.
Terkait meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjarong lantaran terlambat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres karena pihak Rumah Sakit tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  

"Dari hasil pantauan di 15 daerah kami masih menemukan potensi kecurangan di pelaksanaan JKN, baik di tingkat Puskesmas, RS umum daerah maupun RS swasta," beber peneliti ICW Siti Juliantari dalam jumpa pers di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (14/9).

Pemantauan dilakukan periode Maret-Agustus 2017 dengan menggunakan indentifikasi melalui pelayanan dari pasien JKN maupun BPJS. Hasil pemantauan diketahui terdapat 49 kecurangan dalam pelaksanaan program JKN.

"Ada 49 potensi fraud (kecurangan) yang terjadi di fasilitas kesehatan, baik yang dilakukan oleh peserta fasilitas kesehatannya sendiri baik di tingkat Puskesmas maupun di RS," ujar Tari.

Tari melanjutkan, potensi fraud yang perlu diperhatikan adalah terkait pembayaran k‎laim tagihan rumah sakit pada BPJS Kesehatan. Pembayaran berpotensi tinggi karena verifikasi klaim dinilai masih ‎memiliki celah terjadinya kecurangan.

"Kecurangan itu misalnya terjadi pada sisi konsumsi obat, frekuensi tindakan medis atau penggunaan alkes pada dokumen klaim rumah sakit," paparnya.

Ditambahkan Tari, meski terdapat tanda tangan pasien pada lembar tagihan rumah sakit namun verifikator BPJS Kesehatan tidak memverifikasi klaim yang diajukan rumah sakit pada pasien. Hal itulah yang akan menjadi peluang bagi rumah sakit untuk mark up‎ konsumsi obat dan alkes serta tindakan medis.

‎Pemantauan sendiri dilakukan di 14 Provinsi yakni ‎Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. [wah]


Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00