Hanura

Gubernur DIY Bijak Sikapi Penolakan Bandara Baru

 SELASA, 12 DESEMBER 2017 , 00:28:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Gubernur DIY Bijak Sikapi Penolakan Bandara Baru

Net

RMOL. Indonesia Audit Watch (IAW) menilai langkah kepolisian membebaskan mahasiswa dan aktivis  yang mengelar aksi penolakan pembongkaran rumah warga yang sudah dikonsinyasi untuk menjadi lahan proyek pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, patut diapresiasi.
Meski demikian, penahanan itu juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa dalam bertindak ke depan saat menyampaikan aspirasi. Kendati langkah itu adalah baik untuk menolong masyarakat yang menolak rumahnya dibongkar PT Angkasa Pura I, namun seyogyanya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar menjelaskan, idealnya, pembangunan bandara berskala internasional pasti memberikan perubahan. Dan hal itu perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat yang terdampak langsung.

Apalagi, yang dibangun adalah bandara kedua setelah Adisutjipto di kota pelajar tersebut. Sehingga, selayaknya menambah gairah rakyat dan pemimpin DIY di kala provinsi lain justru masih lama lagi baru bisa mendapatkan kesempatan seperti itu.

"Saya kira ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa dan aktivis yang ditahan aparat kepolisian. Karena program yang dilakukan merupakan program pembangunan yang sudah dipikirkan dengan matang oleh ahli-ahli dari PT AP I selaku pemilik proyek dan sudah berdasarkan ketentuan yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah," kata Junisab kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/12).

Lanjut dia, Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 557/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Bandar Udara dan Nomor 558/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta Internasional Airport adalah bukti proses pembangunan itu dilakukan dengan sangat teliti.

"Kami apresiatif. Bahkan, rencana Induk Bandara Baru Yogyakarta ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1164/2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY," ujar Junisab.

Artinya, lanjut Junisab, kendala dan solusi sudah dipikirkan pemerintah pusat maupun daerah serta AP I sendiri. Terpenting, AP I harus bisa tetap ikut berkontribusi langsung terhadap masyakarat sekitar saat dan pasca pembangunan bandara.

Junisab menilai bahwa jika ada sebagian kecil rumah yang masih bertahan kemungkinan besar bisa saja karena ada kendala internal di antara masyarakat. Bisa jadi ada dugaan perselihan internal keluarga atau pembagian hak waris, atau hal lain sehingga berkembang menjadi seperti sebuah penolakan.

Mantan anggota DPR RI itu menilai bahwa jalur hukum dengan mengkonsinyasi ke pengadilan adalah jalan yang terhormat sesuai hukum. Apalagi pelaksanaan proyek tersebut sudah didampingi Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung dan TP4 Daerah Kejaksaan Tinggi DIY.

"AP I tertib hukumnya bagus, apalagi pelaksanaan proyek itu didampingi tim  
P4 Kejaksaan," kata Junisab.

Meski demikian, dia juga meminta agar gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tetap sabar. Bagaimanapun para pengunjuk rasa adalah rakyatnya walau identitas mahasiswa itu banyak berasal dari daerah lain.

Junisab menilai, sikap Sultan sudah bijak terkait persoalan tersebut, karena pemda memberi kelonggaran sebelum menggusur bagi warga karena menunggu ada rumah barunya.

"Itulah sikap bijak seorang Sultan ada solusi yang diberikan. Jadi kepada mahasiswa agar berpikir kritis dan bertindak seyogyanya tidak hanya mendapat info yang timpang. Tidak salah juga aktivis dan mahasiswa itu bertanya langsung ke gubernurnya," dia menyarankan.

Seperti diberitakan, saat aksi itu mahasiswa menyebut ada 38 rumah dan pekarangan yang menolak proyek pembangunan bandara internasional. Bahkan isu land clearing atau proses pengosongan lahan kerap digulirkan untuk membatalkan proyek berskala nasional tersebut.

Karena itu tindakan pengamanan aparat terhadap 15 mahasiswa dan aktivis tak sampai 24 jam sebagai bentuk antisipasi adu fisik lebih besar sehingga menenggarai persoalan agar tak terprovokasi.

Adapun mahasiswa dan aktivis yang diamankan aparat kepolisian pasca adu fisik atas penolakan penggusuran proyek bandara NYIA terjadi pada 5 Desember 2017 kemudian Mapolres Kulonprogo sekitar pukul 21.30 WIB malam melepaskan mereka.

Alasan mereka dilepaskan karena mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Tolak Bandara itu telah dilakukan pemeriksaan dan pendataan atas dasar melakukan kegiatan tanpa pemberitahuan kepada pihak Polres khususnya di areal calon bandara dan masuk dalam Indeks Potensi Lahan (IPL).[dem]

Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

, 17 JULI 2018 , 21:28:00