Hanura

Pergub Ahok Dihapus, Sandi: Keadilan Masyarakat Sudah Kembali

 SENIN, 08 JANUARI 2018 , 20:39:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Pergub Ahok Dihapus, Sandi: Keadilan Masyarakat Sudah Kembali

Ahok-Sandi/net

RMOL. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku sudah menduga sedari awal jika Mahkamah Agung (MA) bakal membatalkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Itu sudah terprediksi oleh kami," akunya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Pasalnya menurut dia, membatalkan Pergub yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu dengan membolehkan pemotor melintasi Jalan MH Thamrin sebagaimana pengendara mobil sudah mengembalikan rasa keadilan masyarakat.

"Itu mengembalikan rasa keadilan," ujarnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Sandi itu mengaku sebelum adanya keputusan MA, Pemprov DKI sesungguhnya sudah melakukan pengkajian berkaitan dengan desain daripada Jalan MH Thamrin pasca perapihan trotoar. Hasilnya pun tinggal menunggu laporan dari Dinas Bina Marga.

"Tapi kalau dari MA sudah keluar ya harus kita percepat dan tindaklanjuti," tegasnya.

MA sudah memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎

MA mengabulkan gugatan yang dimohonkan oleh Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar yang mengaku merasa dirugikan oleh Pergub yang diterbitkan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pergub itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan untuk mengirimkan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara. Serta menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta. [san]

Komentar Pembaca
25 Hal Tentang Menteri Amran

25 Hal Tentang Menteri Amran

, 19 APRIL 2018 , 17:00:00

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

, 12 APRIL 2018 , 18:15:00

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

, 12 APRIL 2018 , 03:52:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00