Hanura

Program Perhutanan Sosial Butuh Dukungan Pemda

 KAMIS, 11 JANUARI 2018 , 16:36:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

RMOL. Rencana pemerintah akan membagikan hak pengelolaan atas hutan seluas 12,7 juta hektare masih menemui kendala. Dari target tersebut, baru bisa direalisasikan 1,34 juta hektare hingga Desember 2017. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendukung implementasi program supaya target bisa tercapai.
Menurut Kabag Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, rencana pemerintah terhadap skema perhutanan sosial patut diapresiasi tapi juga harus didukung oleh pemerintah daerah.

"Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah cerminan dari tujuan program ini yaitu memaksimalkan pengelolaan hutan agar membawa manfaat untuk lingkungan dan juga masyarakatnya," jelasnya kepada wartawan, Kamis (11/1).

Selain itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak bisa melepaskan pengelolaan hutan tanpa memberikan bimbingan kepada pengelolanya. Masyarakat, masih memiliki keterbatasan, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi, kurangnya akses pada pembiayan usaha dan pasar dan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal inilah yang menyebabkan pengelolaan hutan masih membutuhkan bimbingan.

"Pemberian hak kelola adalah awal bagus untuk masyarakat adat. Tapi pemberian hak tanpa adanya bimbingan tentu saja jadi percuma karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal ini sebaiknya dikoordinasikan antar pemerintah, pusat dan daerah, supaya tanggung jawab untuk memberikan bimbingan ini jelas dan bisa berjalan," papar Hizkia.

Bimbingan dapat diberikan melalui para penyuluh kehutanan. Berdasarkan data dari KLHK, terdapat 3.162 orang penyuluh kehutanan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.219 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Masih ada penyuluh kehutanan yang berasal dari swasta, seperti dari Perhutani, yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Peran mereka bisa dimaksimalkan untuk mendampingi masyarakat adat mengelola hutan.

Pemerintah tingkat kabupaten dan kecamatan juga harus menyediakan pedoman praktis yang dapat membantu penduduk desa untuk melihat bagaimana hak kepemilikan, akses dan pengelolaan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Program peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan dari satu desa ke desa lain juga akan membantu meningkatkan keahlian penduduk.

"Yang diperlukan masyarakat adalah pendampingan, pelatihan teknis manajemen, serta akses ke investor. Yang mana bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan Perum Perhutani. Jadi sebaiknya pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang penerapan Program Perhutanan Sosial kepada mereka dan tidak perlu semuanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat," demikian Hizkia.

Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan sembilan hutan adat pada acara pembukaan Konferensi Tenurial 2017 di Istana Negara. Pemberian SK merupakan penetapan hutan adat yang kedua setelah sebelumnya dilakukan pada Desember 2016. Sembilan hutan adat yang ditetapkan berada di wilayah Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan luas kawasan mencapai 3341 hektar dan melingkupi 3.111 keluarga. Pemerintah berencana memberikan konsesi terhadap 12,7 juta hektare lahan kepada 33.000 desa sebagai bagian dari Skema Perhutanan Sosial. [wah]


Komentar Pembaca
25 Hal Tentang Menteri Amran

25 Hal Tentang Menteri Amran

, 19 APRIL 2018 , 17:00:00

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

, 12 APRIL 2018 , 18:15:00

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

, 12 APRIL 2018 , 03:52:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00