Politik Identitas Bakal Marak
Pilkada Serentak 2018
SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 11:37:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA
Foto/Net
RMOL. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui ada kerawanan isu politik identitas dan ujaran kebencian dalam Pilkada serentak 2018. Tapi, sayangnya, lembaga ini tidak bisa menindak pihak yang memainkan kedua isu itu di masa sebelum dan sesudah kampanye.
![]() |
Dijelaskan, pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu hanya diamanatkan bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diantaranya pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Artinya, di luar kampanye bukan tugas dari badan pengawas.
Jikalau terjadi serangan-serangan kepada pasangan calon (paslon) dengan isu politik identitas maupun ujaran kebencian di luar masa kampanye, terang Ratna, pihak yang diserang hanya bisa melaporkannya kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian. "Salurannya ke pihak kepolisian," tutupnya. Direktur Eksekutif Kode Inisiatif Veri Junaid menilai, untuk mencegah maraknya politik identitas serta ujaran kebencian bernada SARA sebelum atau sesudah masa kampanye, memang dibutuhkan kerja sama berbagai pihak. Apalagi isu SARA dan politik identitas menjadi salah satu senjata kampanye hitam yang paling mematikan.
"Misalnya dalam pilkada DKI Jakarta hingga saat ini masyarakat masih terbelah menjadi dua kubu," tukasnya.
Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengakui, potensi munculnya politik identitas dan ujaran kebencian sangat besar di pilakda serentak tahun ini. Makanya, Satgas Nusantara tidak hanya bertugas di tingkat pusat melainkan tingkat Polda dengan Wakapolda sebagai ketuanya, dan tingkat Polres dengan Wakapolres sebagai ketuanya. Dalam bertugas, Satgas Nusantara akan mengedepankan pendekatan 'soft'. Pendekatan soft itu dengan kampanye antipilkada bernuansa SARA melalui tokoh agama, adat, dan lainnya.
Disamping itu, Polri bakal mengimbau kepada pasangan calon, mesin partai politik, beserta simpatisan yang kerap menghalalkan segala cara agar bisa memenangkan konteatasi. "Kita melakukan pencerahan kepada masyarakat potensi kerawanan yang muncul itu sehingga bisa meminimalisir utamanya provokasi-provokasi kepada isu-isu terkait primodialisme," ujarnya.
Dikethaui, Mabes Polri membentuk Satgas Nusantara yang akan bertugas selama Pilkada Serentak 2018. Tujuan pembentukan ini merupakan pembelajaran maraknya isu SARA dan politik identitas yang ramai pada Pilkada DKI 2017. ***
Komentar Pembaca
Debat Paslon Gubernur Jateng Diwarnai Adu Y..
SABTU, 21 APRIL 2018
Siswa TK Hingga Juara Dunia Berkunjung Ke M..
SABTU, 21 APRIL 2018
Tarif LRT Di Palembang Dipastikan Merakyat
SABTU, 21 APRIL 2018
Menteri Budi: Insya Allah Agustus 2018, LRT..
SABTU, 21 APRIL 2018
Pemkab Jombang Dan Pemkab Gresik Belajar Ke..
SABTU, 21 APRIL 2018
Alex Noerdin: LRT Solusi Kemacetan Kota Pal..
SABTU, 21 APRIL 2018