Verified
Hanura

Anies-Sandi Bangunkan Naga Tidur

Cabut Sertifikat Reklamasi

 KAMIS, 11 JANUARI 2018 , 10:35:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Anies-Sandi Bangunkan Naga Tidur

Anies-Sandi dan Sugianto Kusuma alias Aguan/Net

RMOL. Keputusan Anies-Sandi menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta maju tak gentar. Setelah menarik Raperda Reklamasi dari DPRD, Anies-Sandi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertipikat hak guna bangunan (HGB) di pulau reklamasi. Anies-Sandi siap terima segala resiko seandainya para "naga" bangun dari tidurnya.

Surat permohonan pencabutan HGB yang terbit 29 Desember lalu sudah beredar dan ramai diperbincangkan, Selasa kemarin.

Dalam surat, intinya Anies meminta Menteri BPN membatalkan dan atau tidak menerbitkan sertipikat HGB tiga pulau reklamasi, yaitu Pulau C, D dan G. Alasannya, Pemprov tengah melakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap kebijakan reklamasi. Termasuk menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

Kemarin, di Balikota Jakarta Anies buka suara soal surat tersebut. Dia mengatakan, permohonan pencabutan HGB dilakukan karena ada kesalahan prosedur dalam menerbitkan sertipikat tersebut. Kesalahan antara lain sertipikat HGB sudah terbit padahal peraturan daerah yang menjadi dasar HGB belum dibikin.

Anies mengaku keputusan ini tidak datang tiba-tiba. Tapi setelah memeriksa berbagai dokumen bahkan mengkaji soal reklamasi selama hampir satu tahun lebih. Dan menurut dia, prosedur pertama yang mesti dilalui adalah melayangkan permohonan pencabutan sertipikat HGB. Dia memastikan kebijakannya sudah memiliki konstruksi hukum yang solid dan pertimbangan hukum. "Kami akan lakukan semuanya sesuai prosedur. Satu-satu prosedur yang kami jalankan," kata Anies.

Anies juga menyampaikan akan menerima seluruh konsekuensi dari surat permohonan yang diajukannya. "Semua konsekuensinya kalau nanti sudah dibatalkan prosesnya, kami akan lakukan,"  ungkapnya.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Menteri Enggar Harusnya Mundur Dari Kabinet Kerja
Menteri PUPR: Hampir 1.000 KM Tol Terbangun
Bersihkan Puing Gempa Lombok

Bersihkan Puing Gempa Lombok

, 21 OKTOBER 2018 , 08:17:00

Patung Dua Kim

Patung Dua Kim

, 23 OKTOBER 2018 , 00:49:00

Hadiri Festival Nasyid Nusantara

Hadiri Festival Nasyid Nusantara

, 20 OKTOBER 2018 , 14:50:00