Verified
Hanura

DPR minta BPN Jelaskan Laut Bersertifikat

 MINGGU, 14 JANUARI 2018 , 18:10:00 WIB

RMOL. Komisi II DPR meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal tanah pantai dan laut di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang memiliki sertifikat hak milik.

"Saya akan tanyakan secara resmi ke BPN. Dan kebetulan saya di Komisi II dan BPN adalah mitra Komisi II DPR," kata anggota Komisi II Dwi Ria Latifa dalam kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu (14/1).

Dia mengatakan, BPN harus menjelaskan ke Komisi II DPR, tentang bagaimana proses hingga ada sertifikat di laut.
"Apakah itu legal, dan batasnya seperti apa, karena tanah pantai dan laut itu adalah bagian dari milik negara, tidak boleh dijadikan hak milik," ujar Latifa.

Politikus PDI Perjuangan itu sengaja datang ke Karimun untuk melihat langsung tanah pantai dan laut yang dikabarkan menjadi polemik karena dimiliki secara perorangan dengan status sertifikat hak milik.

"Saya mendapat informasi, di kampung saya, ada laut yang dijadikan sertifikat atas nama pribadi. Saya juga agak aneh, ada sertifikat yang keluarnya pada 2017, ternyata sertifikat itu untuk laut dan pantai," kata Latifa.

Saat meninjau lahan laut dan pantai itu, dia mengungkapkan kekagetannya karena tanah yang dipermasalahkan benar-benar berada di atas pantai, bahkan sampai ke laut dengan jarak sekitar 200 meter dari titik pasang tertinggi.
Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Menteri Enggar Harusnya Mundur Dari Kabinet Kerja
Menteri PUPR: Hampir 1.000 KM Tol Terbangun
Bersihkan Puing Gempa Lombok

Bersihkan Puing Gempa Lombok

, 21 OKTOBER 2018 , 08:17:00

Patung Dua Kim

Patung Dua Kim

, 23 OKTOBER 2018 , 00:49:00

Hadiri Festival Nasyid Nusantara

Hadiri Festival Nasyid Nusantara

, 20 OKTOBER 2018 , 14:50:00