Hanura

Resume Ijazah JR Saragih Yang Dipermasalahkan KPU Sumut

 RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 10:25:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Resume Ijazah JR Saragih Yang Dipermasalahkan KPU Sumut

JR Saragih/Net

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak meloloskan JR Saragih-Ance Selian sebagai pasangan calon gubernur dan wagub pada Pilkada Sumut 2018.
KPU Sumut menyatakan bahwa fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) JR Saragih bermasalah.

Atas keputusan KPU Sumut tersebut, banyak orang yang geleng-geleng kepala. Pasalnya, JR Saragih pernah menjadi prajurit TNI dan Bupati Simalungun dua periode.

Dalam penetapan calon kepala daerah, KPU Sumut dinilai keliru, tidak profesional dan ceroboh dalam mencermati surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, terkait ijazah JR Saragih.

Berikut resume masalah ijazah JR Saragih yang diterima redaksi dari tim JR Saragih-Ance Selian:

Dasar
1. UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan.

Permasalahan
1. KPU Sumut menerima pendaftaran bapaslon JR Saragih-Ance pada tanggal 10 Januari 2018
2. KPU Sumut kemudian melakukan penelitian administratif sesuai PKPU No 3/2017, Pasal 47 (1). Maka KPU Sumut terikat waktu dari tanggal 10-16 Januari 2018 untuk melakukan penelitian administrasi.
3. KPU Sumut mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait keabsahan ijazah bakal calon gubernur JR Saragih pada tanggal 14 Januari 2018.
4. KPU Sumut melakukan rapat pleno terbuka tanggal 17 Januari 2018  di Hotel Grand Mercure dengan menyampaikan hasil penelitian administrasi. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Sumut berpedoman pada PKPU No 3/2017 Pasal 54 (1).
5. KPU Sumut mengumumkan bahwa ada dua bapaslon yakni Sihar Sitorus dan JR Saragih yang belum memenuhi syarat terkait persyaratan calon. Bakal calon wakil gubernur Sihar Sitorus belum menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKIP) dan bakal calon gubernur JR Saragih masih perlu DIVERIFIKASI ijazahnya.
6. DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta tanggal 8 Januari 2018 meminta penjelasan institusi ini. Hal ini karena Partai Demokrat merupakan partai pengusung bapaslon JR Saragih-Ance.  
7. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membalas surat DPD Partai Demokrat dengan nomor: 5396/-1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018. Dalam surat penjelasan klarifikasi itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan pada point 4 bahwa fotocopy STTB No. 01 OC oh 0373.795 dilegalisir sesuai aslinya. Surat ini ditandatangani oleh Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto dengan NIP 196211071996031001.    
8. KPU Sumut kemudian melakukan klarifikasi langsung ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tanggal 21 Januari 2018. Dinas Pendidikan kemudian mengeluarkan surat dengan nomor: 1454/-1.851.623 tertanggal 22 Januari 2018. Dalam surat penjelasan klarifikasi  itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan pada point 4 tidak pernah melegalisir STTB No 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Saragih G. Surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susie Nurhati dengan NIP 196210241991122001.
9. PKPU No 3/2017 Pasal 55 (2) menyebutkan bapaslon diminta menyampaikan hasil perbaikan 3 (tiga) hari setelah hasil penelitian administrasi disampaikan atau diterima. Penyampaian hasil penelitian administrasi disampaikan KPU Sumut pada bapaslon tanggal 17 Januari 2018 di Hotel Grand Mercure. Pihak bapaslon JR Saragih-Ance, kemudian menyerahkan salinan surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 19 Januari 2018 kepada KPU Sumut dan Bawaslu Sumut.
10. Bawaslu Sumut juga sudah mengeluarkan surat kepada KPU Sumut prihal "Catatan Pengawasan Melekat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Terkaitan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018" tertanggal 17 Januari 2018. Pada surat Bawaslu itu ditulis pada Angka 2 huruf b point 5 berbunyi: "Bahwa terhadap dokumen fotocopy ijazah Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara atas nama Jopinus Ramli Saragih, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penelitian ulang terhadap keabsahan dokumen fotocopy ijazah yang dilegalisir an. JR Saragih kepada pihak yang menandatangani legalisir fotocopy ijazah tersebut maupun kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta sampai batas waktu masa perbaikan syarat pencalonan".
11. KPU Sumut mengeluarkan pengumuman No: 108/PP.04.3-PU/12/Prov/I/2018 Tentang Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Dalam pengumuman tersebut, KPU Sumut meminta masyarakat memberi masukan dan tanggapan terhadap dokumen perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 21-26 Januari 2018.   

Kesimpulan
1. Bahwa KPU Sumut dalam melakukan verifikasi ijazah ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak mendapatkan balasan surat. Surat KPU Sumut tertanggal 14 Januari 2018, dibalas Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susie Nurhati pada tanggal 22 Januari 2018.
2. Bahwa surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, maupun upaya KPU Sumut dalam melakukan verifikasi ijazah bertentangan dengan Surat Bawaslu Provinsi Sumut tertanggal 17 Januari 2018 karena adanya batasan waktu yakni:  masa perbaikan pencalonan.
3. Bahwa sesuai PKPU No 3/2017 Pasal 55 (3) maka masa perbaikan pencalonan hanya diberikan 3 (tiga) hari. Maka itu, jika diambil dari tanggal 17 Januari 2018 maka batas waktunya adalah tanggal 20 Januari 2018.  
4. Bahwa KPU Sumut juga KELIRU, TIDAK PROFESIONAL dan CEROBOH dalam mencermati surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui surat dengan nomor: 1454/-1.851.623 tertanggal 22 Januari 2018.
5. Bahwa dalam surat penjelasan klarifikasi itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan pada point 4 tidak pernah melegalisir STTB No 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Saragih G. Surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susie Nurhati dengan NIP 196210241991122001.
6. Bahwa sesuai fotocopy ijazah yang disampaikan oleh calon gubernur JR Saragih kepada KPU Sumut adalah STTB No. 01 OC oh 0373.795 atas nama Jopinus Saragih G. Hal ini sudah DIPERTEGAS oleh surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjawab surat dari DPD Partai Demokrat Sumatera Utara dengan nomor: 5396/-1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018.
7. Bahwa dalam surat penjelasan klarifikasi itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan pada point 4 bahwa fotocopy STTB No. 01 OC oh 0373.795 dilegalisir sesuai aslinya. Surat ini ditandatangani oleh Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto dengan NIP 196211071996031001.
8. Bahwa KPU Sumut HARUS menyatakan status syarat calon bakal calon gubernur JR Saragih Memenuhi Syarat (MS) karena KPU Sumut KELIRU, TIDAK PROFESIONAL dan CEROBOH dalam melakukan proses verifikasi ijazah calon gubernur JR Saragih.


JR Saragih-Ance Selian diusung oleh koalisi tiga partai politik yaitu Partai Demokrat (14 kursi), PKB (3 kursi), dan PKPI (3 kursi). [rus]

Komentar Pembaca
Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

#VLOGNEWS: Upacara di UBK, Prabowo Dapat Star of Soekarno
Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Sambut Kemeriahan Asian Games

Sambut Kemeriahan Asian Games

, 15 AGUSTUS 2018 , 04:34:00