BPH Migas Didorong Wujudkan BBM Satu Harga

Senin, 26 Februari 2018, 17:52 WIB | Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Net

RMOL. Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mendorong Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mewujudkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga seperti yang dicanangkan pemerintah terutama di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

Demikian pembahasan utama pada pertemuan ketua DPD didampingi anggota Komite II DPD Dailami Firdaus dengan Ketua BPH Migas Fashurullah Asa di Komplek Parlemen, Jakara, Senin (26/2).

Oesman Sapta mengaku mendukung adanya program BPH Migas dalam mempercepat pemerataan distribusi BBM melalui program satu desa satu sub penyalur. Jika hal itu terwujud maka menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan.

"Saya mendukung program satu desa satu sub penyalur BBM agar pemerataan satu harga terwujud. BPH Migas harus berani membuat terobosan meski tidak mudah dan jika itu untuk membuat daerah semakin sejahtera maka kami akan akan berada di belakang mereka," jelasnya.

Menurut Oesman Sapta, DPD sudah mengadakan nota kesepahaman (MoU dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kementerian Desa dalam upaya mengawasi penggunaan dana desa. Hal tersebut bisa juga dilakukan dengan BPH Migas dalam mewujudkan adanya program Pertamina Mini tersebar di setiap desa, sehingga memudahkan pemerataan BBM ke seluruh Indonesia.

"DPD melalui Komite II saya harap segera mengadakan pertemuan untuk memperdalam program tersebut ini sangat baik dan membantu ekonomi kerakyatan juga pemerataan penyaluran BBM di seluruh pelosok daerah. Kalau bisa satu desa minimal ada satu pom bensin mini tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPH Migas Fashurullah Asa mengatakan, permasalahan dalam mewujudkan BBM satu harga karena masih kurangnya sebaran SPBU di daerah. Jika dirata-rata, satu unit SPBU melingkupi 300 kilometer sehingga sulit dijangkau.

"Dengan target BBM satu harga kami mendorong banyak penyalur seperti SPBU mini dan karena membangun SPBU cukup mahal apalagi investasi di daerah. Oleh karena itu, kami mendorong daerah untuk menjadi sub penyalur BBM, kami akan melegalkan izinnya, alatnya dan penyalurannya di daerah-daerah nanti," jelasnya. [wah]
Editor:

Kolom Komentar


loading