Dr. H. Oesman Sapta

Sikap Anies Terkesan Gamang Soal Reklamasi

 SENIN, 23 JULI 2018 , 07:49:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Sikap Anies Terkesan Gamang Soal Reklamasi

Anies Baswedan/RMOL

RMOL. Hingga saat ini aktivitas pembangunan di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, terutama di Pulau C masih terus berlangsung. Padahal sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyegel 932 bangunan bermasalah di Pulau Reklamasi.

"Pantas jika publik menafsirkan bahwa Anies hanya mencari panggung popularitas lewat warisan reklamasi Ahok. Soalnya sikap politik Anies masih gamang soal reklamasi," ujar Sekretaris BPW Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK) Jakarta, Asep Irama melalui pers rilis yang diterima redaksi, pagi ini (Senin, 23/7).

Suara Anies tentang reklamasi Teluk Jakarta dinilainya tak sekeras waktu kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Menurut dia, wajar jika Anies dianggap hanya menjadikan reklamasi sebagai instrumen politik untuk hasrat kekuasaan.

Asep menegaskan, publik, terutama masyarakat pesisir Jakarta yang sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonominya pada laut butuh kepastian, bukan alasan pembelaan.

"Masyarakat sudah muak dengan janji-janji politik yang an sich dan hanya sebagai penggembira saja. Ibaratnya, Anies menyajikan ikan tapi berisi paku, enak dilihat tapi menyakitkan ketika dimakan," tuturnya.

Lebih menyakitkannya lagi, kata dia, ketika Anies menerbitkan Peraturan Gubernur No.58 tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan draf Pergub No.58/2018 yang telah diteken Anies, pada pokoknya membentuk Badan Pelaksanaan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan reklamasi.

Sedangkan fungsinya adalah mengkoordinasikan teknis reklamasi, penataan pesisir (penataan kampung, pemukiman, hutan bakau, relokasi industri), peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, bahkan mencantumkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah hak guna bangunan yang sudah ada oleh perusahaan mitra (pengembang reklamasi).

"Secara yuridis, Pergub Nomor 58/2018 tersebut cacat hukum karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden No.54/2008 tentag Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur," terangnya.

Asep kembali mengingatkan, dalam poin 6 dari 23 butir janji politik Anies akan menghentikan proyek reklamasi. Tapi dalam perkembangannya, ia melihat oang nomor satu di Jakarta itu masih menegosiasikan reklamasi agar tak bermasalah.

"Anies seolah-olah sudah menepati janji politiknya kepada masyarakat. tapi sejatinya masih tunduk’ pada pengembang," kritiknya. [wid]



Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
#KataRakyat: Ahok Untungkan Jokowi-Maruf

#KataRakyat: Ahok Untungkan Jokowi-Maruf

, 14 FEBRUARI 2019 , 17:00:00

Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Rapur Penutupan DPD

Rapur Penutupan DPD

, 14 FEBRUARI 2019 , 13:38:00

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20