Hanura

Sikap Anies Terkesan Gamang Soal Reklamasi

 SENIN, 23 JULI 2018 , 07:49:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Sikap Anies Terkesan Gamang Soal Reklamasi

Anies Baswedan/RMOL

RMOL. Hingga saat ini aktivitas pembangunan di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, terutama di Pulau C masih terus berlangsung. Padahal sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyegel 932 bangunan bermasalah di Pulau Reklamasi.
"Pantas jika publik menafsirkan bahwa Anies hanya mencari panggung popularitas lewat warisan reklamasi Ahok. Soalnya sikap politik Anies masih gamang soal reklamasi," ujar Sekretaris BPW Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK) Jakarta, Asep Irama melalui pers rilis yang diterima redaksi, pagi ini (Senin, 23/7).

Suara Anies tentang reklamasi Teluk Jakarta dinilainya tak sekeras waktu kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Menurut dia, wajar jika Anies dianggap hanya menjadikan reklamasi sebagai instrumen politik untuk hasrat kekuasaan.

Asep menegaskan, publik, terutama masyarakat pesisir Jakarta yang sebagian besar menggantungkan kehidupan ekonominya pada laut butuh kepastian, bukan alasan pembelaan.

"Masyarakat sudah muak dengan janji-janji politik yang an sich dan hanya sebagai penggembira saja. Ibaratnya, Anies menyajikan ikan tapi berisi paku, enak dilihat tapi menyakitkan ketika dimakan," tuturnya.

Lebih menyakitkannya lagi, kata dia, ketika Anies menerbitkan Peraturan Gubernur No.58 tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan draf Pergub No.58/2018 yang telah diteken Anies, pada pokoknya membentuk Badan Pelaksanaan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan reklamasi.

Sedangkan fungsinya adalah mengkoordinasikan teknis reklamasi, penataan pesisir (penataan kampung, pemukiman, hutan bakau, relokasi industri), peningkatan sistem pengendalian banjir, fasilitasi proses perizinan reklamasi, bahkan mencantumkan optimalisasi dan evaluasi atas pemanfaatan tanah hak guna bangunan yang sudah ada oleh perusahaan mitra (pengembang reklamasi).

"Secara yuridis, Pergub Nomor 58/2018 tersebut cacat hukum karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden No.54/2008 tentag Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur," terangnya.

Asep kembali mengingatkan, dalam poin 6 dari 23 butir janji politik Anies akan menghentikan proyek reklamasi. Tapi dalam perkembangannya, ia melihat oang nomor satu di Jakarta itu masih menegosiasikan reklamasi agar tak bermasalah.

"Anies seolah-olah sudah menepati janji politiknya kepada masyarakat. tapi sejatinya masih tunduk’ pada pengembang," kritiknya. [wid]



Komentar Pembaca
Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

, 18 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Represif, Jokowi Jadi Raja Saja!

Represif, Jokowi Jadi Raja Saja!

, 18 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Pileg Jangan Dikotori Aksi Saling Hujat

Pileg Jangan Dikotori Aksi Saling Hujat

Politik19 September 2018 05:33

Tuding Moeldoko Ibarat Buruk Muka Cermin Dibelah
Houston

Houston

Dahlan Iskan19 September 2018 05:00

Kiai Ma'ruf Minta Didoakan Berhasil Jadi Wapres
Uni Eropa Selidiki 28 Kelompok Produk Baja Dunia