Dr. H. Oesman Sapta

Besok, Ormas Belitung Timur Demo Di Kantor Bupati

 SELASA, 24 JULI 2018 , 17:43:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Besok, Ormas Belitung Timur Demo Di Kantor Bupati

Ilustrasi/Net

RMOL. Aliansi LSM dan ormas Belitung Timur terus mendesak Pemkab Belitung Timur untuk mengembalikan sub zona pertambangan ke dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bangka Belitung.

Besok pagi (Rabu, 25/7), aliansi LSM dan ormas Belitung Timur akan tetap menggelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati. Jumlah peserta demo diperkirakan mencapai 2.000 orang.

"Perda RZWP3K sampai detik ini belum selesai bahkan dokumen finalnya juga belum selesai, karena masih ada persoalan di Belitung Timur yang berkaitan dengan pro kontra sub zona pertambangan. Bupati jangan lempar tanggung jawab dong. Akar persoalannya justru ada di bupati yang tidak memahami aturan dan proses penyusunan RZWP3K," kata koordinator aksi Syamsurizal kepada wartawan, Selasa (24/7).

Dari informasi yang mereka peroleh, bupati Beltim secara sepihak mengusulkan hilangnya sub zona pertambangan. Padahal, sub zona pertambangan sudah disepakati pada 14 agustus 2017 oleh para pemangku kepentingan melalui Forum Discussion Group (FGD) dalam rangka penyusunan dokumen Perda RZWP3K Babel.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza mengatakan, sudah tidak tepat lagi jika ada LSM atau pihak-pihak yang ingin memprotes kewenangan RZWP3K Babel ke Pemkab Beltim.

Menurutnya, pemkab sudah menyampaikan secara formal mengenai masukan, data, informasi serta rekomendasi DPRD Beltim ke pemprov.

"Kan sudah kita sampaikan ke provinsi, bukan kewenangan Pemkab Beltim. Jadi saya katakan ke mereka jangan demo ke saya lagi," kata Yuslih seperti diwartakan.

Aliansi LSM dan Ormas Beltim menilai pernyataan bupati tersebut sangat tidak mendasar. Pasalnya, pada Februari 2018 lalu, pihaknya pernah melakukan audiensi dengan bupati yang difasilitasi.

"Dalam pertemuan itu kami tegaskan masalah kesepakatan awal pada tanggal 14 agustus 2017. Tapi, saat itu Pak Bupati mengaku tidak tahu tentang kesepakatan itu," ujar Syamsurizal.

Selain itu, lanjut Syamsurizal, pihaknya juga sudah pernah audiensi dengan gubernur Babel, DPRD Babel, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), membahas masalah ini.

"Jadi sangat tidak mendasar kalau bupati menyatakan tidak ada kewenangannya. Dalam hal ini kami hanya ingin menegakkan aturan, kepastian hukum, dan menggali potensi lokal yang ada di Beltim. Sebab, sampai dengan saat ini pun bupati belum punya arah yang jelas untuk pembangunan Beltim ke depan. Padahal, masalah ini juga berkaitan dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat," tutupnya. [rus]

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
#KataRakyat: Ahok Untungkan Jokowi-Maruf

#KataRakyat: Ahok Untungkan Jokowi-Maruf

, 14 FEBRUARI 2019 , 17:00:00

Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Rapur Penutupan DPD

Rapur Penutupan DPD

, 14 FEBRUARI 2019 , 13:38:00

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20