Hanura

Besok, Ormas Belitung Timur Demo Di Kantor Bupati

 SELASA, 24 JULI 2018 , 17:43:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Besok, Ormas Belitung Timur Demo Di Kantor Bupati

Ilustrasi/Net

RMOL. Aliansi LSM dan ormas Belitung Timur terus mendesak Pemkab Belitung Timur untuk mengembalikan sub zona pertambangan ke dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bangka Belitung.
Besok pagi (Rabu, 25/7), aliansi LSM dan ormas Belitung Timur akan tetap menggelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati. Jumlah peserta demo diperkirakan mencapai 2.000 orang.

"Perda RZWP3K sampai detik ini belum selesai bahkan dokumen finalnya juga belum selesai, karena masih ada persoalan di Belitung Timur yang berkaitan dengan pro kontra sub zona pertambangan. Bupati jangan lempar tanggung jawab dong. Akar persoalannya justru ada di bupati yang tidak memahami aturan dan proses penyusunan RZWP3K," kata koordinator aksi Syamsurizal kepada wartawan, Selasa (24/7).

Dari informasi yang mereka peroleh, bupati Beltim secara sepihak mengusulkan hilangnya sub zona pertambangan. Padahal, sub zona pertambangan sudah disepakati pada 14 agustus 2017 oleh para pemangku kepentingan melalui Forum Discussion Group (FGD) dalam rangka penyusunan dokumen Perda RZWP3K Babel.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza mengatakan, sudah tidak tepat lagi jika ada LSM atau pihak-pihak yang ingin memprotes kewenangan RZWP3K Babel ke Pemkab Beltim.

Menurutnya, pemkab sudah menyampaikan secara formal mengenai masukan, data, informasi serta rekomendasi DPRD Beltim ke pemprov.

"Kan sudah kita sampaikan ke provinsi, bukan kewenangan Pemkab Beltim. Jadi saya katakan ke mereka jangan demo ke saya lagi," kata Yuslih seperti diwartakan.

Aliansi LSM dan Ormas Beltim menilai pernyataan bupati tersebut sangat tidak mendasar. Pasalnya, pada Februari 2018 lalu, pihaknya pernah melakukan audiensi dengan bupati yang difasilitasi.

"Dalam pertemuan itu kami tegaskan masalah kesepakatan awal pada tanggal 14 agustus 2017. Tapi, saat itu Pak Bupati mengaku tidak tahu tentang kesepakatan itu," ujar Syamsurizal.

Selain itu, lanjut Syamsurizal, pihaknya juga sudah pernah audiensi dengan gubernur Babel, DPRD Babel, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), membahas masalah ini.

"Jadi sangat tidak mendasar kalau bupati menyatakan tidak ada kewenangannya. Dalam hal ini kami hanya ingin menegakkan aturan, kepastian hukum, dan menggali potensi lokal yang ada di Beltim. Sebab, sampai dengan saat ini pun bupati belum punya arah yang jelas untuk pembangunan Beltim ke depan. Padahal, masalah ini juga berkaitan dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat," tutupnya. [rus]

Komentar Pembaca
Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

, 18 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Represif, Jokowi Jadi Raja Saja!

Represif, Jokowi Jadi Raja Saja!

, 18 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Pileg Jangan Dikotori Aksi Saling Hujat

Pileg Jangan Dikotori Aksi Saling Hujat

Politik19 September 2018 05:33

Tuding Moeldoko Ibarat Buruk Muka Cermin Dibelah
Houston

Houston

Dahlan Iskan19 September 2018 05:00

Kiai Ma'ruf Minta Didoakan Berhasil Jadi Wapres
Uni Eropa Selidiki 28 Kelompok Produk Baja Dunia