Verified
Dr. H. Oesman Sapta

Rencana Penempatan TKI Satu Kanal Bisa Timbulkan Monopoli

 SABTU, 05 JANUARI 2019 , 18:17:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Rencana Penempatan TKI Satu Kanal Bisa Timbulkan Monopoli

TKI/Net

RMOL. Rencana pemerintah membuka moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi terbatas melalui satu kanal penempatan mendapat kritik.

Aktivis peduli buruh migran Yusri Albima menyatakan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana itu. Jangan sampai mekanisme tersebut menimbulkan monopoli dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Satu kanal penempatan dan memberi hak kepada satu lembaga asosiasi untuk menempatkan TKI justru rawan nepotisme. Ujungnya malah akan menghilangkan aspek transparansi dan pengawasan," jelasnya kepada wartawan, Sabtu (5/1)

Yusri mendengar bahwa keputusan menteri nomor 291 sudah dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kepmen, pemerintah memberikan berbagai syarat perusahaan penempatan TKI/PMI harus memiliki pengalaman lima tahun dalam penempatan. Tapi tidak dijelaskan kapan perusahaan tersebut beroperasi.

Menurutnya hal itu juga perlu dikritisi, jangan sampai perusahaan yang dulu pernah menempatkan TKI dan terdata memiliki banyak kasus di BNP2TKI dan perwakilan-perwakilan RI bisa bergerak lagi. Perusahaan yang update dalam penempatan TKI yang bisa punya hak dan yang telah memenuhi syarat UU 18/2017.

"Harus jelas aturannya dan libatkan semua stakeholder sebelum memutuskan. Libatkan kawan-kawan aktivis peduli TKI/PMI dari semua organisasi," papar Yusri.

Dia menambahkan, persoalan penempatan TKI sangat sarat dengan berbagai kepentingan. Semua pihak harus sungguh-sungguh melakukan pengawasan.

"Jika tidak maka cerita lama tentang eksploitasi TKI akan terulang lagi," beber Yusri.

Lanjut mantan ketum Serikat Buruh Migran Gasbiindo Pusat itu, tugas penting yang harus segera dituntaskan pemerintah adalah menyelesaikan segala aturan turunan dari UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bukan mencabut moratorium dan membuat rencana penempatan TKI/PMI satu kanal ke Saudi.

Yusri mengaku khawatir jika rencana itu juga akan terkontaminasi dengan kepentingan politik Pilpres 2019 bila dilakukan saat ini.

"Selesaikan dulu semua regulasi turunan dari UU 18/3017 sesuai amanahnya, setelah itu bicara kanal dan soal teknis lainnya," imbuhnya. [wah]


Komentar Pembaca
Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!
Prabowo-Sandi Berpelukan

Prabowo-Sandi Berpelukan

, 15 JANUARI 2019 , 12:46:00

Bermalam Di Depan Istana

Bermalam Di Depan Istana

, 15 JANUARI 2019 , 13:51:00

Jajal Kartu Pintar NPWP

Jajal Kartu Pintar NPWP

, 15 JANUARI 2019 , 23:59:00

KPK, Segera Minta Imigrasi Cegah Mendagri Ke Luar Negeri<i>!</i>
Ada Luhut Di Balik Gatot Nurmantyo?

Ada Luhut Di Balik Gatot Nurmantyo?

Politik15 Januari 2019 12:18

Pendemo: Pak Jokowi, Kami Orang Sengsara, Agnes Monica Orang Kaya
Pidato Prabowo Vs Jokowi,  Media Indonesia Di Mata Pengamat Asing
Gwadar

Gwadar

Dahlan Iskan17 Januari 2019 05:13

Salah Sebut Nama, Presiden Jokowi Disoraki Perangkat Desa
Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Menang

Di Atas Kertas Prabowo-Sandi Menang

Politik16 Januari 2019 00:50