Pengunjuk Rasa Depan Istana Mantan Karyawan PT GUN

Rabu, 16 Januari 2019, 05:44 WIB | Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Ilustrasi/Net

RMOL. PT Garda Utama Nasional (GUN) selaku salah satu vendor PT Pertamina menyatakan bahwa mantan awak mobil tangki (AMT) yang menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka tidak terkait dengan Pertamina maupun anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga.

Sebab, para mantan AMT tersebut adalah mantan karyawan PT GUN yang memang ditempatkan di area lokasi kerja Pertamina.

"Kami tegaskan bahwa mereka tidak ada kaitan sama sekali dengan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Mereka adalah mantan pekerja PT GUN," jelas HRD Manager PT GUN Hernovian kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/1).

Dalam konteks itu, PT GUN menyesalkan mantan karyawannya yang selalu membawa-bawa nama Pertamina dalam aksi unjuk rasa. Bahkan, mereka juga mengatasnamakan awak mobil tangki Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT).

"Tuntutan kepada Pertamina dan Pertamina Patra Niaga pun salah alamat," kata Hernovian.

Dijelaskan bahwa PT GUN merupakan perusahaan jasa pengamanan yang bermitra dengan Pertamina. Sebagai vendor Pertamina, dalam hal ini PT GUN menyediakan sumber daya manusia untuk bekerja sebagai AMT.

Hernovian menambahkan, manajemen PT GUN memang sangat menyayangkan aksi tersebut. Pasalnya, selain membawa-bawa nama Pertamina yang sebenarnya sama sekali tidak terkait, aksi tersebut juga sudah mengganggu masyarakat di sekitar lokasi demo. Setidaknya di Plumpang, Jakarta Utara dan sekitar Istana Negara.

Terkait aksi tersebut bermula dari persoalan hubungan kerja antara PT GUN dan mantan karyawan. PT GUN sebenarnya sudah berinisiatif untuk memperbaiki hubungan kerja namun ternyata tidak ada solusi. Untuk itu, PT GUN tidak mampu menghindari pemutusan hubungan kerja.

PHK itu sendiri tidak serta-merta diambil. Menurut Hernovian, perusahaan terpaksa melakukan PHK, setelah melalui tahapan verifikasi sesuai prosedur. Termasuk di antaranya, seperti yang disyaratkan dan diatur melalui peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ketenagakerjaan.

"Kami juga telah melaksanakan kewajiban menurut hukum terhadap mantan karyawan kami terkait dengan PHK itu," demikian Hernovian. [ian]

Kolom Komentar


Video

Real Count KPU Lambat!

Kamis, 18 April 2019
Video

KPU: Stop Katakan Kami Curang

Jumat, 19 April 2019
Video

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Jumat, 19 April 2019
loading