Hindari Anomali, Pemerintah Harus Tinjau Ulang Proyek Tidak Strategis

Selasa, 12 Maret 2019, 21:35 WIB | Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Diskusi Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintah/Net

RMOL. Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disambut positif banyak pihak.

Harus diakui Indonesia tertinggal dalam ketersediaan infrastruktur dengan negara lain, dan itu pula yang membuat perekonomian sulit tumbuh signifikan.

Ada 245 proyek strategis nasional mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 4.197 triliun. Di mana, sebanyak Rp 525 triliun diambil dari APBN.

Namun, setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tidak tumbuh signifikan hanya seputar lima persen. Industri manufaktur yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian malah melesu. Sumbangannya kepada PDB turun dari 20,25 persen pada kuartal II-2016 menjadi 19,93 persen di kuartal III-2017.

"Banyak target pemerintah meleset. Pembangunan 65 bendungan yang digadang-gadang pemerintah hanya selesai enam atau tujuh saja. Tol laut yang katanya bisa mempermurah biaya logistik nyatanya malah menguntungkan perusahaan ekspedisi besar. Jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk," jelas Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) Rusmin Effendy dalam diskusi bertajuk 'Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintah' di Cikini, Jakarta, Selasa (12/3).

Menurutnya, skema pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mengandalkan BUMN karya juga membebani keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi plat merah.

"Total utang BUMN karya melejit dari Rp 525 triliun pada 2015 menjadi Rp 805 triliun per September 2018," ujar Rusmin.

Selain itu, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan perencanaan proyek, terutama efeknya terhadap biaya logistik. Karena sebagian besar proyek yang dikerjakan justru tidak berhubungan dengan moda pengangkutan barang tetapi orang.

"Proyek infrastruktur juga dinilai tak memiliki perencanaan matang dalam hal kajian ekonomi, lingkungan, dan sosial," beber Rusmin.

Pasca pembangunan, sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang, Jalan Tol Becakayu dan Trans Jawa tidak diminati angkutan barang karena tarif mahal. Serta sejumlah bendungan tidak terkoneksi dengan jaringan irigasi.

"Beberapa proyek tak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang belum tuntas memicu protes warga," ucap Rusmin.

Untuk itu, BPKP meminta pemerintah meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk dalam strategis nasional. Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur seperti jaringan jalan untuk angkutan barang dan akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik dan ladang gas bumi.

"Pemerintah dan pelaksana proyek harus benar-benar menyiapkan kajian awal secara lengkap termasuk soal skema pembiayaan. Proyek strategis nasional bernilai ekonomi sebaiknya dibiayai oleh Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau murni swasta sehingga tak membebani APBN dan keuangan BUMN," demikian Rusmin.
Editor:

Kolom Komentar


loading